REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Uji Kepatutan dan Kelayakan untuk Idham Aziz sebagai calon tunggal Kapolri dimungkinkan untuk dilakukan oleh Komisi III DPR RI, Rabu (30/10) besok. Fit and proper test mungkin dilakukan setelah Komisi III mengunjungi Idham.
Ketua Komisi III DPR RI Herman Hery menyatakan, Komisi III akan mengunjungi kediaman Idham Rabu pagi. Setelah itu, pada Rabu sore, Komisi III akan langsung melakukan uji kepatutan dan kelayakan.
"Kalau masih memungkinkan sore harinya kami akan lakukan fit and proper test," ujar Herman di Kompleks Parlemen RI, Jakarta, Selasa (29/10).
Jika selesai fit and proper test itu, Herman mengatakan, bukan tidak mungkin Kapolri baru akan dilantik malam itu juga. "Mungkin malam hari kami akan lakukan penetapan calon kapolri terpilih yang dibuatkan keputusan tingakat pertama di komisi III kemudian hari Kamis kami teruskan ke paripurna," ujar dia.
Herman menjelaskan, dalam uji kepatutan dan kelayakan, ada mekanisme bahwa semua anggota Komisi III mempunyai hak untuk bertanya tentang semua hal terkait Kapolri. Idham akan diuji visinya terkait permasalahan Polri ke depan.
"Tentu terkait utamanya adalah visi misi dalam memimpin Polri ke depan, road map dalam memimpin polri ke depan,apa yang akan dilakukan menjadi prioritas-prioritas yang akan disampaikan," ujar Politikus PDI Perjuangan itu.
Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil menyatakan akan mengkonfrontasi calon Kapolri Komjen Idham Aziz soal temuan Komisi Nasional (Komnas) HAM yang menemukan fakta bahwa Polri terbukti melanggar HAM dalam penanganan demonstrasi #ReformasiDikorupsi pada akhir September lalu.
"Nanti kita juga akan tagihlah kepada calon Kapolri yang akan menjalani fit and proper test di Komisi III bagaimana perspektif beliau terkait dengan penegakan hukum dan Hak Azasi manusia, bagaimana perspektif beliau dengan temuan Komnas HAM tersebut," kata Nasir Djamil, Selasa (29/10).
Nasir menyampaikan, komitmen hak azasi manusia harusnya menjadi komitmen bagi Idham Aziz. Aziz diharapkan dapat memperbaiki kinerja Polri sebelumnya yang berdasarkan data Komnas HAM terbukti melakukan pelanggaran HAM.
"Kita minta komitmen calon Kapolri ini soal penegakan supremasi hak asasi manusia, ke depan kita ingin ke Polri itu lebih Humanis dalam mengantisipasi para pengunjuk rasa," ujar Nasir.
Temuan Komnas HAM itu, menurut Nasir menjadi penting karena seharusnya, polisi itu punya mengayomi melindungi dan melayani warga. Namun, ketikactemuan Komnas HAM menyatakan Polri telah melanggar HAM, maka hal ini akan menjadi pekerjaan rumah bagi calon Kapolri baru yang menggantikan Tito Karnavian.
"Ini menjadi pekerjaan rumah yang harus serius ditangani, kemudian dicari solusi Bagaimana ke depan kalaupun ada pelanggaran tidak bersifat dalam arti tidak diurus pada pelanggaran hak asasi manusia," ujar Poltikus PKS ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika