REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPR RI telah menetapkan formasi pimpinan dan anggota alat kelengkapan dewan (AKD) pada Rapat Paripurna, Selasa (29/10), termasuk di antaranya Komisi I DPR RI yang akan menjadi mitra Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto.
Komisi I dipimpin oleh Politikus Golkar Meutya Hafidz. Politikus Golkar ini akan didampingi empat wakil yakni Utut Adianto dari PDIP, Bambang Kristiono dari Gerindra, Teuku Riefky Harsya dari Demokrat dan Abdul Kharis Almasyhari dari PKS. Ia akan bekerja bersama 51 anggota DPR dari seluruh fraksi.
Menjadi mitra Prabowo, Meutya menyoroti isu bidang pertahanan, misalnya terkait Minimum Essential Force (MEF) yang belum selesai, dan industri Pertahanan Nasional. "Saya rasa kedua itu dan tentu yang tidak pernah lupa dan pasti harus selalu disebut adalah kesejahteraan prajurit," ujar Meutya.
Meutya pun menyatakan akan bekerja sama dengan baik dengan semua mitra lembaga, termasuk Prabowo yang menjadi Menteri Pertahanan. "Tetap akan sama pengawasan kami terhadap Kementerian Pertahanan juga akan tetap sama kami harapkan bisa bekerjasama dengan baik dengan Kementerian Pertahanan dalam hal ini Pak Prabowo," ujar Meutya.
Komisi I juga berisi sejumlah Pimpinan tertinggi DPR RI. Tercatat Ketua DPR RI Puan Maharani dan Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar juga tergabung dalam komisi yang mengurusi Pertahanan, Luar Negeri, Komunikasi dan Informatika, dan Intelijen.
"Ini sudah final ya, nanti kalau kemudian ada keberatan dari anggota, silakan anggota itu menyampaikan melalui pimpinan fraksinya," ujar Puan Maharani usai menetapkan anggota Komisi I DPR RI.
Selain masuknya pimpinan DPR, nama-nama lama juga tampak ikut duduk di Komisi I. Di antaranya, Politikus PDIP Effendi Simbolon, Adian Napitulu, Charles Honoris, dan TB Hasanuddin. Ada pula Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon, Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini dan Wakil Ketua Umum PAN sekaligus putra Amien Rais, Hanafi Rais.
Ada 15 kementerian atau lembaga yang menjadi mitra komisi I, yakni Kementerian Pertahanan (Kemhan), Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Panglima TNI/Mabes TNI AD, AL, dan AU dan Badan Intelijen Negara (BIN).
Komisi I juga bermitra dengan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg), Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) serta Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas).
Tak hanya soal pertahan dan intelijen, Komisi I juga bermitra dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Informasi Pusat (KI Pusat), Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI), Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI), Dewan Pers, Perum LKBN Antara, dan Lembaga Sensor Film (LSF).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
