REPUBLIKA.CO.ID, PALU -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui progres pembangunan kembali hunian bagi penyintas korban gempa dan tsunami Palu-Donggala lambat. Hingga lebih dari satu tahun kejadian bencana yang merenggut ribuan nyawa tersebut, pembangunan kembali rumah bagi para korban selamat belum seluruhnya rampung.
Jokowi mengatakan hambatan utama pembangunan kembali hunian bagi korban gempa tersbut, yakni pembebasan lahan. "Masalah lahan, pembebasan lahan, terutama untuk relokasi hunian tetap. Tapi kalau yang bangun individu, ini sebagian sudah berjalan," kata Jokowi di lokasi proyek hunian tetap Duyu di Kecamatan Tatanga, Kota Palu, Sulteng, Selasa (29/10).
Presiden memastikan persoalan pembebasan lahan bisa diatasi setelah dirinya menelpon Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil. "Tadi saya pastikan dari Pak Gubernur, Bupati, saya telepon Menteri (Agraria dan Tata Ruang), alhamdulillah urusan lahan rampung," kata dia seperti dikutip siaran resmi istana.
Setelah masalah lahan selesai, hal berikutnya yang sedang dikerjakan adalah proses lelang. Setelah proyek hunian tetap Duyu ini selesai, proyek serupa di Kabupaten Sigi juga akan dilelangkan, sebelum masuk ke tahapan konstruksi.
"Memang ini bukan pekerjaan kecil, ada 11 ribu hunian rumah yang harus kita siapkan, relokasi. Contoh di sini, ini baru yang sudah siap dikerjakan untuk 450 (rumah). Yang di Sigi 1.500 (rumah), tetapi yang dalam proses lelang 500 (rumah). Ini juga semuanya seperti itu," katanya.
Jokowi berharap proses konstruksi bisa segera dimulai di awal tahun. Pengerjaan konstruksi hunian tetap Duyu akan dilakukan secara pararel dengan proyek di Sigi pada Januari 2020.
"Kita harapkan pertengahan sampai akhir tahun bisa diselesaikan semuanya," jelasnya.
Selain rekonstruksi rumah warga, pemerintah juga akan memperbaiki fasilitas-fasilitas publik seperti bandara dan pelabuhan. Menurut Kepala Negara, perbaikan akan segera dilakukan setelah proses lelang selesai karena anggaran untuk rehabilitasinya sudah siap.
"Tetapi juga ini butuh waktu. Ini masih dalam proses lelang dan segera dikerjakan sudah selesai," ujarnya.
Untuk perbaikan di sektor pertanian, Presiden mengatakan bahwa pemerintah akan memprioritaskan pengerjaan irigasi. Presiden menyebut irigasi untuk mengairi lahan pertanian seluas 1.700 hektare dari total kebutuhan 7.000 hektare akan dikerjakan tahun ini.
"Irigasi ini akan dikerjakan terlebih dahulu tahun ini untuk 1.700 hektare tanah pertanian dari kebutuhan 7.000 hektare. Ini akan juga akhir tahun depan selesai 1.700, kemudian 2021 akan diselesaikan semuanya untuk yang 7.000 hektare," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika