REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menyatakan Presiden Joko Widodo telah berpesan kepada dirinya untuk membenahi komunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan sektor perikanan khususnya kalangan nelayan. Menurut Edhy, pemerintahan Kabinet Indonesia Maju bertekad untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi nelayan seperti tentang izin kapal perikanan atau izin alat tangkap.
"Tugas pertama yang diperintahkan Pak Jokowi adalah memperbaiki komunikasi dengan para nelayan," kata Edhy Prabowo saat kunjungan kerja bertemu kelompok nelayan di Muara Angke, Jakarta Utara, Senin (28/10).
Sebelumnya, pengamat perikanan Abdul Halim mengapresiasi pemerintah melalui Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo yang menyatakan bakal fokus dalam memperbaiki dialog dan hubungan kerja sama dengan kelompok nelayan.
"Sepanjang tahun 2014-2019, kebijakan yang diambil Menteri Kelautan dan Perikanan menimbulkan polemik di lapangan, di antaranya terkait pelarangan cantrang, penangkapan lobster berukuran kecil, pengurusan SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan) yang dianggap memakan waktu berbulan-bulan," kata Abdul Halim.
Menurut Abdul Halim, semua kebijakan tersebut pada prinsipnya berorientasi terhadap upaya perbaikan tata kelola perikanan nasional. Namun, lanjut Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan, sangat disayangkan bahwa hal itu tidak terkomunikasikan dengan baik.
"Selain karena proses pengambilan keputusannya terkesan sporadis, juga pintu dialog yang tidak berjalan dengan baik. Pada konteks itulah, Menteri Edhy Prabowo diminta untuk memperbaikinya," katanya.
Sebelumnya, KKP telah menggencarkan penggunaan alat tangkap ramah lingkungan antara lain dengan melakukan sosialisasi kepada nelayan di berbagai daerah serta memusnahkan alat tangkap yang tidak sesuai regulasi yang berlaku. Dengan upaya yang terus menerus dilakukan tersebut, diharapkan nelayan yang masih menggunakan alat tangkap merusak, secara sukarela segera berganti ke alat tangkap ramah lingkungan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika