REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI) menanggapi dipilihnya Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud). Ketua Umum PP KAMMI Irfan Ahmad Fauzi meminta Nadiem dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjawab tantangan segala permasalahan pendidikan di Tanah Air.
"(Nadiem) sosok pemuda yang bagi kami di luar prediksi, Pak Jokowi berani menempatkan anak muda di pos yang besar besar dan penuh tantangan yaitu di Kemendikbud apalagi sekarang digabungkan dengan pendidikan tinggi," ujar Irfan saat dihubungi Republika.co.id, Ahad (27/10).
Tantangan pertama adalah bagaimana Nadiem bisa menyesuaikan diri dengan orang-orang atau sumber daya manusia (SDM) yang ada di internal Kemendikbud. Sebab, mereka merupakan orang-orang yang lahir dari stakeholder kampus-kampus di Indonesia, mulai dari doktor, profesor, hingga guru besar.
Irfan pun menyoroti latar belakang Nadiem yang bukan dari kalangan di dunia pendidikan Indonesia. Sehingga, tantangan terbesar bagi Nadiem sendiri adalah bagaimana memahami persoalan pendidikan di Indonesia.
"Dia yang kita khawatirkan jangan sampai karena dia sosok muda jangan sampai di dalam pelaksanaan itu kalau bahasa beberapa orang profesor, dia yang disetir oleh birokrasi oleh orang lama yang sudah doktor, guru besar, dan yang lainnya dalam pengambilan kebijakan yang besar, harus betul-betul," jelas Irfan.
Nadiem dihadapi persoalan di bidang pendidikan seperti fasilitas pendidikan dan akses di semua tingkatan dari PAUD, TK, sampai perguruan tinggi. Untuk perguruan tinggi, menurut Irfan, perlu dilakukan percepatan pembenahan karena pendidikan tinggi itu banyak tantangan perlu diselesaikan.
Ia mencontohkan, persoalan-persoalan pendidikan tinggi untuk naik kelas di level dunia. Sehingga perlu dipersiapkan dan pembenagan untuk urusan dosen, akreditasi, hingga riset-riset atau penelitian yang ada di kampus.
Ia melanjutkan, Nadiem seharusnya tentu menyinkronkan antara target yang diamanatkan presiden dan realitas yang ada. Caranya, Nadiem perlu banyak bertemu dengan stakeholder pendidikan baik di tingkat pendidikan dasar, menengah, hingga perguruan tinggi.
Irfan juga mengingatkan jangan sampai ketika terjadi pergantian menteri maka ganti pula kebijakan. Sebaiknya Nadiem melibatkan stakeholder dunia pendidikan untuk berkomunikasi membahas evaluasi kebijakan.
"Sehingga apa yang disoroti oleh publik ya sampaikan, komunikasikan. (Kebijakan) itu tidak lantas tiba-tiba diumumkan, tapi stakeholder itu diajak bicara, melibatkan pihak-pihak yang selama ini sudah berkecimpung di dunia penddikan sehingga jika ada hal baru itu tidak lagi menimbulkan kontraproduktif," tutur Irfan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
