REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Pengamat Politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno menilai penunjukan 12 wakil menteri dalam kabinet Indonesia Maju Pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin sangat jelas bagian dari akomodasi politik terhadap partai politik dan pendukung Jokowi-Ma'ruf. Adi menilai, penunjukan jabatan wakil menteri kali ini bukan hanya untuk tujuan profesional membantu kinerja menteri.
"Terlihat bahwa Wamen kali ini bukan hanya tujuan profesional untuk bantu kinerja menteri tapi juga bagian akomodasi terhadap partai politik dan pendukung Jokowi," ujar Adi saat dihubungi wartawan, Jumat (25/10).
Ini disampaikan Adi, menyusul 12 sosok yang diketahui berasal dari partai pendukung Jokowi-Ma'ruf saat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 lalu. Adi melanjutkan, meskipun posisi wakil menteri boleh diisi oleh unsur partai politik dan profesional. Namun, ia membandingkan penunjukan wakil menteri oleh Presiden Jokowi di periode pertama Jokowi-Jusuf Kalla dan periode kali ini.
Jika di periode pertama, Jokowi hanya menunjuk tiga posisi untuk wakil menteri yakni untuk wakil menteri keuangan, wakil menteri ESDM dan juga wakil menteri luar negeri. Sementara, di periode keduanya, ada 12 posisi wakil menteri.
"Wamen relatif banyak beda dengan periode sebelumnya yang cuma tiga wamen," ujar Adi.
Namun demikian, Direktur Eksekutif Parameter Politik itu menyebut penunjukan wakil menteri itu merupakan hak prerogratif dari presiden. Ia melanjutkan, siapa pun wamennya dan latar belakangnya, yang terpenting harus mampu bekerja dengan baik.
"Yang penting wamen harus berfungsi maksimal karena fasilitasnya relatif sangat besar," ujarnya.
Menurutnya, 12 wakil menteri yang dilantik oleh Jokowi hari ini juga secara mayoritas sudah mengakomodasi para pendukungnya, mulai dari partai-partai hingga para relawan.
"Secara mayoritas wamen mengakomodasi dua parpol yang tak lolos senayan (psi dan perindo) dan 2 parpol lolos senayan Golkar dan PPP. Wamendag jader Golkar dan Wamenag kader PPP dan dari NU. Bahkan ada projo yang jadi wamen. Jelas akomodasi politiknya," ujar Adi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika