REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menceritakan alasan di balik ketidakhadirannya dalam proses wawancara calon menteri dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Senin-Selasa (22/10) kemarin. Muhadjir memang tidak terlihat di antara 32 tokoh calon menteri yang dipanggil Jokowi. Bahkan hingga Selasa (22/10) malam, wajah mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malam (UMM) ini tak muncul di kompleks istana kepresidenan.

Namun pada hari pengenalan dan pelantikan menteri Kabinet Indonesia Maju (KIM) pada Rabu (23/10) pagi, Muhadjir tampak hadir di tengah para calon menteri terpilih lain di istana. Muhadjir yang mengenakan batik pun dikenalkan Jokowi kepada publik sebagai Menko PMK.

Usai prosesi pelantikan di Istana Negara, Muhadjir pun menjelaskan latar belakang mengapa tak ikut hadir dalam proses wawancara sehari sebelumnya. Ia tak menampik bahwa pembahasan di internal Muhammadiyah memang tidak sederhana. Ia pun mengaku sempat menghadap Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir sesaat setelah dirinya ditawari masuk dalam kabinet Jokowi-Maruf.

"Kebetulan kan saya dari Muhammadiyah, meski saya direkrut Pak Presiden atas nama profesional ya. Tetapi karena saya punya latar Muhammadiyah, ada etika pengambilan keputusan sifatnya kolektif," kata Haedar, Rabu (23/10).

Atas dasar etika organisasi itu pulalah, ujar Muhadjir, dirinya tetap meminta pertimbangan kepada PP Muhammadiyah. Ia menganggap dinamika di internal organisasi merupakan hal yang lumrah.

"Pagi saya diberitahu presiden menghadap ya saya harus konsul dengan pimpinan. Itu biasa saja prosesnya. Cuma teman-teman wartawan saja jadi dramatasir," kata Muhadjir.

Muhadjir dipilih Jokowi untuk menjadi Menko PMK menggantikan Puan Maharani. Ia mengaku bahwa presiden memberikan dua tugas besar untuk diselesaikan, yakni koordinasi dengan kementerian di bawah untuk memperluas lapangan kerja dan pembentukan manajamen talenta.

Ikuti Whatsapp Channel Republika