REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo baru saja dilantik oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/10). Di tempat berbeda usai prosesi serah terima jabatan berlangsung, di KKP, Edhy menyinggung kebijakan mantan menteri KKP Susi Pudjiastuti soal penenggelaman kapal illegal fishing.
Dalam sambutan tersebut, Edhy menyampaikan bakal berkonsultasi lebih jauh terkait kebijakan penenggelaman kapal. Meski begitu, dia juga memuji kinerja Susi selama lima tahun memimpin KKP yang dinilai telah memberikan kontribusi yang baik terhadap negara.
"Penenggelaman kapal, saya tidak akan gegabah. Saya akan tanya ahli-ahli," kata Edhy, di KKP, Jakarta, Rabu (23/10).
Lebih lanjut, Edhy pun berpesan kepada Susi untuk jangan mengkhawatirkan sektor kelautan dan perikanan di bawah kepemimpinannya. Menurut dia, segala kebijakan yang baik dari Susi akan dilanjutkan dan yang belum baik akan disempurnakan lebih jauh. Pernah menjabat sebagai Ketua Komisi IV DPR RI, kata Edhy, pihaknya mengaku cukup kompeten dan memahami sektor tersebut.
Sebelumnya, Edhy Prabowo saat menjabat sebagai Ketua Komisi IV DPR RI dalam sejumlah kesempatan menyatakan, bahwa pihaknya mendukung kebijakan penenggelaman kapal pencuri ikan yang melakukan aksinya di kawasan perairan nasional dan merugikan Republik Indonesia.
"Kami tegaskan bahwa Komisi IV tetap mendukung kebijakan penenggelaman kapal asing yang memasuki wilayah Indonesia dan mencuri kekayaan alam Indonesia," kata Edhy di Jakarta, 11 Januari 2018 lalu.
Menurut Edhy ketika itu, terkait kebijakan menenggelamkan kapal asing, semangat Menteri Susi adalah untuk melindungi sumber daya alam nasional, selain itu melindungi kekayaan negara dari asing pihak asing. Hal tersebut, lanjutnya, perlu untuk segera didukung oleh berbagai pihak. Dia berpendapat bahwa penenggelaman kapal asing yang terbukti mencuri kekayaan alam Indonesia itu berdampak baik kepada nelayan serta menimbulkan efek jera.
Ikuti Whatsapp Channel Republika