SUMUR BANDUNG, AYOBANDUNG.COM -- Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) tercatat sebagai salah satu penyumbang terbesar angka Tingkat Pengangguran Terbuka di Jawa Barat. Data yang dirilis Badan Pusat Statistik Jabar pada 2018 menunjukkan bahwa TPT dari lulusan SMK di Jabar menempati persentase tertinggi dengan angka 16,97 persen.
Hal ini sempat menjadi pembahasan pihak Pemprov Jabar untuk membenahi kurikulum SMK agar lebih relevan dengan zaman. Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengatakan, pembenahan tersebut akan dilakukan dalam tiga cara.
"SMK ini akan kita sofistikasi (dibuat lebih canggih) dengan tiga model," ungkap Emil, sapaan akrabnya ketika ditemui selepas seminar Revitalisasi SMK menjadi SMK Juara di hotel El Royale Bandung, Selasa (22/10).
AYO BACA : Kemendikbud Bakal Revitalisasi 5.000 SMK Hingga 2024
Cara pertama, Emil mengatakan, adalah melalui pembenahan kurikulum yang melibatkan industri. Sejumlah industri mulai dari otomotif hingga IT dapat bekerja sama dengan SMK dalam membangun kurikulum sekolah yang lebih sesuai dengan kebutuhan industri.
"Model pertama adalah fisik bangunan operasionalnya (dibangun) oleh pemerintah, tapi kurikulumnya oleh industri. Jadi, ada kurikulum Hyundai, Astra, atau Samsung. Yang penting mereka dilatih agar bisa sesuai dengan kecepatan industri yang mengubah teknologi," ungkapnya.
Model kedua adalah model Kampung Belajar. Konsep ini diperkenalkan oleh Sosiolog dan dosen Universitas Indonesia, Imam Prasodjo, yang terinspirasi dari model Kampung Inggris di Kediri, Jawa Timur.
AYO BACA : APWMI Tawarkan SMK Gratis untuk Warga Tak Mampu
Secara umum, konsep ini berupaya membangun komunitas belajar masyarakat di dalam sebuah kampung yang digerakkan oleh para ahli di bidang masing-masing, tak hanya berorientasi industri.
"Tapi model ini menunggu dulu pembuktiannya di Purwakarta sebagai model untuk di kampung-kampung. Jadi, pekerjaan yang dihasilkan lebih ke bidang pertanian dan sebagainya," jelasnya.
Sementara itu, model ketiga adalah Teaching Factory. Dalam model ini, industri diajak untuk mengajari sistem produksi atau jasa pada siswa SMK, sesuai dengan prosedur yang berlaku di industri saat ini.
Industri yang bersedia bekerja sama membangun Teaching Factory tersebut rencananya diganjar kemudahan berupa pembebasan pajak.
"Sesuai peraturan Menteri Keuangan untuk pengembangan SDM, maka ada pembebasan pajak sampai 200% kalau membuat fasilitas di pabriknya. Ini sangat menarik setelah saya ngobrol ke banyak industri. Intinya tiga model itu jadi jawaban," jelasnya.
AYO BACA : SMK di Depok Diserang Kelompok Bersenjata, 5 Ruangan Rusak
Ikuti Whatsapp Channel Republika