REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati meminta menteri baru Kabinet Kerja Jilid IIJoko Widodo tidak merangkap jabatan dalam segala jabatan. Enny mengatakan hal tersebut dilakukan untuk menghindari konflik kepentingan ketika menteri baru tersebut telah mengemban tugas, karena prioritas utamanya adalah memperjuangkan kepentingan masyarakat.
"Ketika mereka sudah bersedia memenuhi amanah dari presiden menjadi menteri, seharusnya seluruh atribut dan jabatan sebelumnya ditinggalkan agar dia fokus memenuhi panggilan tugas kenegaraan,” katanya saat ditemui di Kawasan Cikini, Jakarta, Selasa (22/10).
Enny mencontohkan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang diperkirakan akan masuk lagi dalam kabinet Jokowi setelah pada Senin (21/10) mendatangi Istana Kepresidenan untuk memenuhi panggilan Presiden Joko Widodo.
Menurut dia, jika dilihat dari kemampuan dan kepemimpinan Airlangga selama menjabat Menteri Perindustrian, maka memang ia telah menunjukkan kompetensi yang baik, namun tetap harus dapat meyakinkan masyarakat bahwa dirinya bebas dari konflik kepentingan.
“Dia lama di DPR, jadi ketua komisi, dan masih menjadi ketua parpol yang artinya kemampuan leadership teruji dan dibuktikan. Persoalannya menteri harus bebas dari segala kepentingan termasuk menghilangkan ego sektoral,” katanya.
Enny melanjutkan kemungkinan rangkap jabatan juga terjadi pada calon menteri yang mempunyai latar belakang pengusaha seperti Erick Thohir, pendiri Gojek Indonesia Nadiem Makarim, dan Komisaris Utama NET Mediatama Televisi Wishnutama.
“Sehingga bisa menimbulkan kembali trust dari masyarakat terutama dunia usaha sebab di sektor ekonomi yang penting dan utama adalah kepastian. Secara politik hitung-hitungan di atas kertas, tapi kalkulasi orang ekonomi itu dia punya satu rule of times sendiri,” jelasnya.
Sementara itu, Enny menegaskan bahwa profesional tidak hanya ditentukan melalui latar belakangnya seperti partai politik, pengusaha, atau akademisi melainkan memiliki integritas sebagai pejabat publik sehingga mampu memimpin suatu sektor dan tidak akan memihak.
“Profesional itu ketika mereka sudah menerima mandat sebagai menteri, maka di situ mereka memosisikan diri sebagai pejabat publik,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa jangan sampai para calon menteri yang terpilih akan lebih banyak mengakomodasi kepentingan partai politik dan mengesampingkan kepentingan rakyat sebab seorang menteri merupakan ujung tombak terealisasinya berbagai harapan masyarakat.
“Jangan sampai ternyata yang ditunjuk mengakomodasi kepentingan partai politik,” tegasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika