REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Dewan Syuro PKS Hidayat Nur Wahid mengatakan partainya tidak mempermasalahkan Presiden Joko Widodo mengundang Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto datang ke Istana Negara pada Senin (21/10) sore. HNW menegaskan undangan itu bukan domain PKS.

"Itu bukan domain PKS, itu domain Presiden untuk mengundang, itu hak Gerindra untuk menerima atau tidak. Semua silahkan menentukan haknya masing-masing, rakyat akan menilai dan memberikan keputusannya pada Pemilu yang akan datang," kata Hidayat di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Dia mengatakan PKS tidak merasa ditinggalkan ketika Gerindra bergabung dalam pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Sebab, koalisi di Pemilu Presiden (Pilpres) 2019 sudah bubar sehingga tidak ada yang meninggalkan dan ditinggalkan.

Menurut dia, kalau Prabowo mengambil sikap bergabung pemerintahan, itu hak masing-masing dan tentu sudah mempertimbangkan konsekuensi yang diambilnya. "Semua silakan melalukan haknya masing-masing, rakyat yang akan menilai dan memberikan keputusan pada Pemilu yang akan datang," ujarnya.

HNW tidak melihat ada oportunisme dan aji mumpung kalau Gerindra jadi bergabung dalam koalisi Jokowi-Ma'ruf. Sebab, itu merupakan pilihan politik dan tentu ada konsekuensinya.

Menurut dia, rakyat sebagai pemilik kedaulatan yang telah memilih dan mengantarkan partai pada posisinya masing-masing, akan melihat dengan cermat. "Rakyat sebagai pemilik kedaulatan tentu akan menilai dengan secermat mungkin, dan yang menjadi ukurannya kemungkinan di Pilkada 2020," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika