REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sebanyak 17 kepala negara dan 168 duta besar akan menghadiri pelantikan presiden dan wakil presiden di Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta. Acara tersebut rencananya akan digelar pada pukul 14.30 WIB.
"Ada 17 kepala negara, kepala pemerintahan dan utusan khusus yang konfirm hadir besok. Di antaranya Wakil Presiden RRC, Perdana Menteri Singapura, Malaysia, Australia," ujar Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Sabtu (19/10).
Selain itu, Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri dan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono juga dikonfirmasi akan hadir dalam pelantikan Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Tak ketinggalan, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno turut hadir dalam acara yang digelar di Gedung MPR/DPR itu.
"Seluruhnya alhamdulillah confirm hadir," ujar pria yang akrab disapa Bamsoet itu.
Bamsoet meyakini, persiapan yang dilakukan oleh pihaknya telah rampung dari berbagai sisi. Ia berharap, acara pelantikan itu dapat berlangsung dengan aman, lancar, dan khidmat.
Kepada Jokowi-Ma'ruf Amin, ia berpesan untuk melanjutkan pencapaian yang telah diraih. Sebab, tantangan Indonesia ke depan dipastikan akan lebih berat dan beragam.
"Saya yakin dan percaya kedua beliau ini bisa melanjutkan apa yang sudah dicapai pada hari ini. Tantangan kedepan memang jaringan, tapi kalau semua kita kompak dan bergotong royong pasti kita bisa hadapi," ujar Bamsoet.
Diketahui, pelantikan presiden dan wapres terpilih Joko Widodo-Ma'ruf Amin akan digelar pada Ahad (20/10), sekitar pukul 14.30 WIB di Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta. TNI-Polri menerjunkan setidaknya 30 ribu personel untuk membantu mengamankan acara tersebut.
Kepala Polri Jenderal (Pol) Tito Karnavian menegaskan, pelantikan presiden dan wakil presiden yang digelar 20 Oktober 2019 adalah amanat konstitusi. Oleh sebab itu, TNI-Polri akan mengawal pelaksanaan pelantikan itu dari segala upaya penjegalan.
"Pelantikan adalah acara kenegaraan, acara yang konstitusional. Kita tahu bahwa tahapan pemilu berjalan sesuai dengan konstitusi, semua sudah berakhir sehingga tinggal tahap terakhir, yaitu pelantikan," ujar Tito.