REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- DPRD Jabar, mendukung penuh sekolah gratis untuk SMA/SMK se derajat di Jabar. Menurut Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar yang salah satunya membidangi pendidikan, Abdul Hadi Wijaya, ia bersyukur karena upaya anggota DPRD Jabar periode sebelumnya untuk menggratiskan iuran bulanan bisa terealisasi.
"Jadi ini adalah upaya tak sia-sia kami. Kan anggota dewan mendengar di Jatim ada langkah-langkah gubernurnya menggratiskan iuran bulanan, kalau kita dulu SPP istilahnya," ujar Abdul Hadi kepada Republika.co.id, Kamis (17/10).
Menurut Abdul Hadi, saat itu Anggota DPRD mengundang Disdik Jabar untuk hadir rapat membuat strategi bagaimana agar bisa biaya sekolah gratis di Jabar. Akhirnya, didapat strategi baru untuk mengatasi kekurangan alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pusat.
Abdul Hadi menjelaskan, alokasi dana BOS digunakan untuk beberapa aspek. Berdasarkan hitungan, kebutuhan operasional pendidikan SMA/SMK per siswa per tahun di Jabar mencapai Rp 4 juta sampai Rp 5 juta. Selama ini biaya operasional tersebut dipenuhi oleh dana BOS sebesar Rp 1,4 juta.
Agar bisa gratis, Pemprov Jabar harus melengkapi BOS pusat. Yakni, kekurangannya sekitar Rp 2 juta sampai Rp 2,5 juta. Namun, hal tersebut sulit dilakukan karena anggaran yang dibutuhkan cukup besar. Jumlah siswa SMA/SMK di Jabar ada 2 juta siswa. Kalau Pemprov Jabar mengalokasikan Rp 2 juta per siswa maka dana yang dibutuhkan sekitar Rp 4 trliun. "Itu ya, gambaran globalnya," katanya.
Dewan pun, kata dia, mengapresiasi upaya Pemprov Jatim yang berupaya untuk memecah-mecah alokasi penggunaan dana BOS agar bisa menggratiskan sekolah. Penggunaan dana BOS, salah satu komponennya adalah untuk iuran bulanan siswa, untuk membayar guru honorer, membeli ATK dan lain-lain.
"Kan kalau komponen yang lain seperti membayar guru honorer itu susah untuk dikejar karena anggaran jumlahnya besar. Jatim ini menyelesaikan satu-persatu. Iuran bulanannya yang digratiskan dulu," paparnya.
Menurut Abdul Hadi, dewan pun meminta kepada dinas pendidikan untuk menerapkan apa yang dilakukan di Jatim ke Jabar. Berdasarkan hasil perhitungan, anggaran yang dibutuhkan untuk menggratiskan iuran bulanan di Jabar selama enam bulan sekitar Rp 780 miliar. Anggaran ini, sudah masuk di 2020 untuk menggratiskan iuran bulanan dari Juli sampai Desember.
"Ini percontohan dulu ke depan pasti akan terus dikembangkan. Kebutuhan anggarannya juga kan nanti kalau satu tahun lebih besar sekitar Rp 1,4 triliun. Ini kita menyontek dari Jatim dulu," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
