Kamis 17 Oct 2019 15:28 WIB

Pemprov Banten dan Pemkab Lebak Bangun Wisata Gunung Luhur

Gunung Luhur belakangan menjadi perhatian publik dengan nama 'Negeri di atas awan'.

Rep: Alkhaledi Kurnialam/ Red: Dwi Murdaningsih
Akses menuju Gunung Luhur, Citorek Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak.
Foto: Diskom banten
Akses menuju Gunung Luhur, Citorek Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak.

REPUBLIKA.CO.ID, LEBAK--Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Kabupaten Lebak sepakat akan membangun kawasan wisata Gunung Luhur yang ada di Desa Citorek Kidul, Kecamatan Cibeber, Lebak, Banten. Destinasi yang belakangan menjadi perhatian publik dengan nama 'Negeri di atas awan' ini akan ditata mulai dari infrastruktur jalan hingga fasilitas penunjang wisata lainnya.

Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya menjelaskan salah satu masalah yang mendesak dan perlu segera dientaskan di wilayah Banten Selatan seperti Lebak hingga saat ini adalah memang terkait akses jalan. Terlebih dengan adanya wisata Negeri di atas awan yang beberapa waktu lalu ramai dikeluhakan tentang akses jalannya yang masih buruk disebutnya perlu sinergi banyak pihak untuk menyelesaikannya.

Baca Juga

Menurut dia, jalur yang sudah ada bisa menimbulkan kepadatan yang cukup berarti. Terlebih ada pabrik semen yang senantiasa melakukan mobilisasi angkutan, maka diperlukan beberapa alternatif jalan dari Jabodetabek yang akan menuju Banten Selatan.

"Kami sudah antisipasi ini sejak 2016, agar jalur Bayah-Malingping-Rangkasbitung bisa terhindar dari kepadatan di kemudian hari, dan tentunya hal ini perlu sinergitas antara pemerintah pusat, Provinsi dan Kabupaten" ucap dia, Rabu (16/10).

Dirinya mengapresiasi pembangunan infrastruktur jalan yang saat ini sedang digencarkan oleh Pemprov Banten khususnya di wilayah Banten  Selatan. Upaya Pemprov dalam membantu membangun Masjid sebagai sarana penunjang wisata di Gunung Luhur juga disetujuinya asal sesuai dengan peraturan yang berlaku, karena kawasan Gunung Luhur di bawah wewenang Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS).

Saat ini, Pemkab Lebak dikatakannya sedang menyusun Master Plan pengembangan Ekowisata dan akan menyerahkan implementasi Master Plan itu kepada Ditjen Konsevasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE).

Sementara Sekertaris Daerah (Sekda) Pemprov Banten, Al Muktabar membenarkan bahwa saat ini pihaknya tengah menggencarkan pembangunan akses jalan di wilayah Banten Selatan. Dirinya bahkan menyebut bahwa pihaknya telah menganggarkan pembangunan infrastruktur jalan Cikumpay-Ciparay sepanjang 24,9 kilometer pada 2020 yang juga menjadi akses jalan menuju wisata tersebut.

Al Muktabar menambahkan, karena semakin pesatnya wisata di kawasan Gunung Luhur dan banyaknya populasi wisatawan yang memenuhi kawasan itu, perlu difasilitasi sarana ibadah Masjid sebagai simbol Banten sebagai pusat peradaban.

"Kami membutuhkan sekitar 1000-2000 meter persegi untuk membangun masjid di kawasan Gunung Luhur, biayanya dari partisipasi PNS dan sudah terkumpul sekitar 700 juta rupiah," ujar pria yang juga ditunjuk menjadi Ketua Pembangunan Masjid di Negeri di atas awan.

Menanggapi pembangunan di lahan yang menjadi wewenangnya, Direktur Jenderal Konsevasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Wiratno menyambut baik kolaborasi yang dilakukan Pemprov Banten dan Pemkab Lebak dalam melakukan pengembangan wisata yang ada di area TNGHS. Namun ia berharap agar kedua Pemerintah daerah ini tetap berhati-hati dalam pengelolaannya karena Gunung Luhur masuk dalam wilayah konservasi yang harus dijaga dengan baik.

"Pada prinsipnya KSDAE mendukung pengembangan wisata selama memenuhi peraturan yang berlaku, ini kawasan konservasi dan ada macan tutul yang harus dilindungi, dan yang terpenting adalah bisa mengakomodasi pemberdayaan masyarakat dan mendapatkan manfaat dari pengembangan wisata yang berkelanjutan," Kata Wiratno.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement