REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD optimistis prosesi pelantikan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang digelar pada 20 Oktober 2019, akan berjalan lancar. "Saya optimistis pelantikan akan berjalan lancar 100 persen," kata Mahfud MD melalui siaran pers diterima di Jakarta, Rabu (16/10).
Ia pun menyoroti tentang harapan-harapan terhadap presiden terpilih untuk membenahi kebijakan dasarnya dan membenahi carut marut demokrasi di Tanah Air agar Indonesia semakin baik. "Harapannya setelah dilantik menjadi presiden, Jokowi harus menjalankan pemerintahan yang lebih baik," kata Mahfud.
Mahfud mengatakan proses Pemilu sudah berakhir karena sudah menyelesaikan tahapan-tahapan Pemilu. Untuk itu, masyarakat serta para elite politik harus menerimanya dengan lapang.
"Kita kan sudah memilih presiden dan wakilnya, yang secara legal dan konstitusional sudah sah, jadi secara politik, pemerintah baru ini sudah terpilih secara sah," ujarnya.
Hal senada juga dikatakan pakar hukum tata negara, Margarito Kamis. Margarito memperkirakan bahwa pelantikan presiden akan berjalan dengan mulus dan lancar. "Saya kira semua berjalan lancar, apalagi puluhan ribu aparat keamanan sudah berjaga. Siapa yang berani menggagalkan pelantikan itu. Aparat pasti akan bertindak tegas," ucap Margarito.
Sementara Staf Khusus Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Romo Antonius Benny Susetyo menyatakan prosesi pelantikan presiden yang aman dan damai akan memberikan citra positif Indonesia di mata dunia internasional. "Dengan acara ini berjalan damai, maka bisa memberi respon positif dunia internasional kepada Indonesia. Karena itu bangsa Indonesia harus berjiwa kesatria dan harus mau berjuang mengakhiri kegaduhan politik," tuturnya.
Sebanyak 30.000 personel TNI-Polri dikerahkan untuk bersiaga menjaga kompleks Gedung DPR MPR selama pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih. Ribuan personel gabungan itu akan menyisir ring satu dan ring dua agar pelantikan berjalan lancar.
Selain itu mulai Selasa (15/10) sampai Ahad (20/10), Polda Metro Jaya tidak mengeluarkan izin demonstrasi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika