REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendapatkan jatah dua Ketua dan tujuh Wakil Ketua Komisi dan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPR. Salah satu kursi pimpinan yang diincar adalah Komisi VI, yang membidangi perindustrian, perdangangan, dan UMKM.
"Bagi PKB, jatah pimpinan Komisi dan AKD tersebut harus sejalan dengan kementerian yang akan dikawal oleh PKB agar program bisa berjalan," ujar Ketua Fraksi PKB di DPR Cucun A Syamsurizal di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (15/10).
Cucun menjelaskan, Komisi VI diincarnya karena sesuai dengan hasil Muktamar PKB yang digelar pada Agustus lalu. Di mana salah satu komitmen partai tersebut, yakni melanjutkan dan memperkuat khidmat kepada NU dan warga NU, khususnya di bidang pendidikan, dan pembangunan sumber daya manusia, ekonomi mikro kecil dan menengah.
"Bisa juga kita kan harus kawal (Komisi VI), ada fungsi koordinasi antar kementerian itu. Seperti keberpihakan kita terhadap pesantren bukan hanya di Komisi VIII," ujar Cucun.
Selain Komisi VI, PKB juga membidik kursi pimpinan Komisi V. Di mana komisi tersebut mengurusi soal infrastruktur, perhubungan, dan kebencanaan. Karena partai pimpinan Muhaimin Iskandar itu juga fokus kepada tiga hal tersebut.
"Kementerian PUPR yang memberikan kewenangan untuk fisiknya kita kawal juga di Komisi V," ujar Cucun.
Saat ini, kata Cucun, masih ada pembicaraan dengan fraksi lain terkait pembentukan AKD. Ia ingin, dalam pembahasannya disepakati dengan mufakat dan menghasilkan AKD yang proporsional.
"Kami ini kan di koalisi, harus bicara dulu sama temen-temen koalisi nanti. Karena jalannya rapat-rapat ini harus ditentukan juga terkait mitra nanti," ujar Cucun.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
