REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Memasuki pekan ketiga setelah DPR RI dilantik, lobi antarfraksi partai politik (parpol) soal alat kelengkapan dewan (AKD) tak kunjung usai. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, masih memberi waktu pada para fraksi untuk musyawarah.
"Sampai hari ini saya masih beri kesempatan kepada semua fraksi di DPR untuk musyawarah mufakat, membicarakan proporsionalitas pembagian AKD yang ada di DPR, jadi kita tunggu saja," ujar Puan di Kompleks Parlemen RI, Jakarta (15/10).
Puan tak memberi tenggat waktu kapan lobi tersebut harus difinalisasi, meskipun sebelumnya sempat menargetkan AKD ini selesai pekan kedua. Namun, Puan hanya memastikan, jumlah komisi di DPR RI periode 2019-2024 akan sama dengan periode sebelumnya.
"Sampai saat ini sudah diputuskan tetap 11 komisi, jadi tidak ada tambahan," kata Ketua DPP PDI Perjuangan itu.
Puan Maharani sebelumnya menjelaskan, pembetukannya nanti akan berdasarkan perolehan suara terbanyak partai dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. PDIP Perjuangan juga telah mengklaim mendapatkan empat kursi pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD), termasuk komisi, dan 14 wakil ketua.
Rencananya, penentuan susunan kader yang ditempatkan di AKD akan dibahas dalam rapat kerja (Raker). "Nanti setelah AKD terbentuk, raker kita. Nah dalam rapat kerja itu kita mau kasih tahu, DPR, oh komisi ini where are you going, where are we going," ujar Sekretaris Fraksi PDIP DPR Bambang Wuryanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/10) lalu.
Fraksi Partai Gerindra disebut telah mengamankan dua kursi ketua dan sembilan wakil ketua alat kelengkapan dewan (AKD). Hal itu diungkapkan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (7/10) lalu.
Menurut Dasco, jumlah tersebut sudah sesuai dengan mekanisme penghitungan yang benar. "Kita sudah tahu bahwa sepertinya Gerindra itu kan akan mendapatkan dua pimpinan, sembilan wakil pimpinan," ujar Dasco.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
