BEKASI, AYOBANDUNG.COM -- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bekasi mencatat sebanyak 59.000 warga Kabupaten Bekasi belum memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP). Hal tersebut disinyalir akibat keterbatasan blanko dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk pada Disdukcapil Kabupaten Bekasi Giri Waluyo mengatakan 59.000 warga yang belum memiliki e-KTP itu telah melakukan perekaman data dan biometri atau statusnya Print Ready Record (PRR).
AYO BACA : Puluhan Spanduk Antiradikalisme Tersebar di Bekasi
"Belum memiliki e-KTP karena keterbatasan blanko, sudah melakukan perekaman, sudah PRR statusnya," kata Giri di Cikarang, Senin (15/10/2019).
Menurut dia, dari total 59.000 warganya yang belum memiliki e-KTP, 33.500 di antaranya merupakan penduduk Kecamatan Tambun Selatan. "Dari 23 kecamatan yang ada, Tambun Selatan yang paling banyak warganya belum memiliki e-KTP sedangkan yang paling sedikit adalah penduduk Kecamatan Muaragembong," katanya.
AYO BACA : Densus Temukan Barang ISIS di Rumah Terduga Teroris Bekasi
Giri menjelaskan saat ini alokasi blanko e-KTP hanya 20 sampai 30 keping yang didistribusikan setiap dua pekan sekali ke masing-masing kecamatan.
Meski terkendala ketersediaan blanko, penduduk Kabupaten Bekasi yang wajib KTP diimbau tetap melakukan perekaman di masing-masing kecamatan tempat tinggalnya. Sebagai identitas sementara, pemerintah menerbitkan surat keterangan (suket) sebagai administrasi kependudukan.
"Ini sangat penting dalam kepengurusan administrasi kependudukan, khususnya bagi warga pendatang," kata Giri.
Seorang warga Tambun Selatan, Juniarto mengatakan sudah dua tahun terakhir ini hanya memegang suke) karena belum ada blanko e-KTP di kecamatan. Oleh karena itu, setiap enam bulan sekali ia harus memperbarui suket tersebut.
"Setiap nanya ke kecamatan alasannya tidak ada blanko," kata dia.
AYO BACA : Armada Truk Pengangkut Sampah Bekasi Jauh dari Ideal
Ikuti Whatsapp Channel Republika
