REPUBLIKA.CO.ID, UNGARAN -- Seluruh desa/ kelurahan yang ada di Jawa Tengah harus membentuk satgas sampah. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah harus menjamin infrastruktur dan inovasi pengelolaan sampah.
Hal ini menjadi rekomendasi final dari Kongres Sampah 2019, yang telah sukses digelar dan berakhir di Desa Kesongo, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Ahad (13/10).
Panitia Kongres Sampah 2019, Putut Yulianto mengungkapkan, kongres telah menyepakati agar Gubernur menginstruksikan kepada Desa dan Kelurahan untuk segera membentuk Satgas Sampah.
Satgas sampah inilah yang akan bertugas dan bertanggungjawab dalam melaksanakan penegakan regulasi mengenai pengelolaan sampah, yang ada di lingkungan masing- masing desa/ kelurahan.
"Embrio dari konsep satgas sampah tersebut selama ini sudah ada dan telah dibentuk di Desa Kesongo, yang disebut dengan Tim Peduli Sampah Desa," kata Putut.
Ia juga menyampaikan, penanganan sampah di Jawa Tengah harus berupa aksi nyata bukan berkutat di ruang wacana. Warga Desa Kesongo dalam satu tahun terakhir memang menerapkan pola pemilahan sampah sejak dalam rumah.
Pemilahan sampah juga telah dilakukan melalui adanya dua keranjang sampah di tiap- tiap rumah, yakni keranjang sampah 'iso bosok' (organik) dan keranjang sampah 'ora iso bosok' (non-organik). Pun demikian dengan alat pengangkut sampah juga dibedakan, untuk sampah organik dan non-organik.
Berikutnya, masih jelas Putut, proses pemilahan sampah- sampah produksi rumah tangga ini, masih berlanjut setelah sampah yang dikumpulkan dari rumah tangga, di tempat penampungan sementara.
Agar semua desa bisa menerapkan pola seperti itu, gubernur bisa memberikan insentif bagi semua pihak yang telah mengembangkan temuan, karya dan produk pengelolaan sampah yang berbasis kearifan lokal.
Selain itu juga ada semacam 'jaminan' dan arahan, bahwa bantuan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ke desa juga dialokasikan untuk mewujudkan infrastruktur atau inovasi pengelolaan sampah.
Seperti halnya Desa Kesongo yang memilih bahasa sederhana, gubernur Jawa Tengah juga direkomendasikan mencanangkan gerakan pemilahan sampah dengan bahasa yang sederhana pula agar masyarakat mudah menerima.
"Misalnya melalui penggunaan bahasa gerakan pemilahan sampah 'Jateng Gayeng Telung Ng', yang merupakan kependekan dari Ngelongi (reduce), Nganggo (reuse) serta Ngolah (recycle)," jelasnya.
Sementara itu, masih lanjut Putut, guna membantu pelaksanaan teknis, Sidang Komisi Kongres Sampah telah menyepakati terbentuknya Dewan Konsorsium Sampah Jawa Tengah.
Dewan Konsorsium tersebut dibawah kendali Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah dan melibatkan perwakilan semua komponen peserta kongres sampah kali ini.
Kongres juga menyepakati untuk mengajak semua komponen masyarakat lain, termasuk pemuka agama, seniman-budayawan, tani- nelayan, pelajar-mahasiswa, jurnalis/ media untuk turut berperan dalam mengedukasi pengelolaan sampah.
Setelah Kongres Tersebut juga bakal disusul dengan beberapa pertemuan lanjutan untuk mempertajam strategi gerakan tersebut. "Diharapkan, sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan kongres sampah ini, pada forum awal akan diperjelas aspek- aspek terkait, seperti kelembagaan, sumber dana dan lainnya," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
