REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Figur yang akan mengisi kursi pimpinan Komisi II DPR diharapkan mempunyai visi yang jelas dalam menata politik dalam negeri yang kuat. Hal ini menjadi harapan para pemerhati kepemiluan di tengah pembahasan pembagian kursi alat kelengkapan dewan (AKD) di DPR.
"Sebaiknya mereka yang punya visi jelas untuk menata politik dalam negeri yang kuat dan demokratis. Apalagi ada agenda legislasi terkait pemilu, partai, dan dalam negeri yang menjadi prioritas Komisi II saat ini," ujar Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini saat dihubungi wartawan, Jumat (11/10).
Titi mengungkap, ada beberapa agenda legislasi di bidang politik yang akan menjadi prioritas kerja Komisi yang membidangi politik dan pemerintahan dalam negeri itu dalam waktu dekat. Mulai, dari Revisi Undang-undang pemilu, Undang-undang Pilkada, dan UU Parpol. Karena itu, pimpinan Komisi II DPR diharapkan figur yang berpengalaman menguasai isu-isu politik dalam negeri.
"Diharapkan juga pimpinan Komisi II sudah berpengalaman menangani isu yang jadi bidang kerja Komisi II. Serta punya kemampuan kepemimpinan forum dan komunikasi politik yang baik, supaya adaptasinya bisa cepat dan mempermudah pengelolaan agenda kerja Komisi," ujar Titi.
Meski demikian, Titi menilai pimpinan Komisi II bukanlah penentu keputusan. Menurutnya, pimpinan Komisi II hanya menjadi fasilitator pengambilan keputusan.
"AKD melaksanakan fungsinya secara kolektif kolegial dimana setiap anggota punya hak dan peran yang sama. Pimpinan AKD bukan atasan bagi para anggota," ujar Titi.
Kursi ketua Komisi II DPR yang membidangi politik dan Pemerintah dalam negeri menjadi incaran sejumlah fraksi di DPR. Setidaknya sudah dua fraksi yakni Partai Golkar dan PPP yang menyatakan keinginan menduduki kursi Ketua Komisi II DPR.
Sekretaris Fraksi PPP Amir Uskara mengungkap alasan fraksinya mengincar kursi ketua Komisi II DPR, yakni perlunya penyempurnaan regulasi kepemiluan.
"Karena ada beberapa regulasi yang menurut fraksi kami perlu penyempurnaan," ujar Amir saat dihubungi wartawan, Jumat (11/10).
Sebelumnya, Partai Golkar juga menargetkan untuk mengisi alat kelengkapan dewan di bidang luar negeri, dalam negeri dan juga keuangan. Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan, jika dihitung secara proporsional Partai Golkar mendapat tiga ketua komisi/badan.
"Kita berharap Golkar mengisi alat kelengkapan dewan di tiga bidang itu, jadi Komisi I, Komisi II dan juga Komisi XI," ujar Ace.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
