REPUBLIKA.CO.ID, PEKANBARU -- Kebakaran lahan gambut masih terus terjadi di sejumlah daerah, tak terkecuali di lahan gambut non konsesi yang menjadi prioritas penanganan Badan Restorasi Gambut (BRG). Berdasarkan data BRG dari 900 ribu hektare lahan non konsesi yang ditangani BRG, terdapat 33 ribu hektare yang terbakar tahun ini. Menurut kepala BRG, Nazir Foead kebakaran lahan gambut yang terjadi pada tahun ini sangat kecil kemungkinan disebabkan faktor alam.
“Kalau yang alami bagi saya enggak tuh, dikatakan gesekan kayu enggaklah sebesar apa anginnya di gambut. Di katakan petir pun kan kemarau tidak ada petir,” kata Nazir saat meninjau area lahan gambut di Dumai dan Bengkalis, Riau pada Kamis (11/10).
Nazir menjelaskan kebakaran lahan gambut disebabkan ulah manusia. Memang menurutnya terdapat lahan gambut yang terbakar karena kelalaian manusia seperti lupa mematikan bara api di sekitar area lahan gambut setelah digunakan untuk kepentingan memasak dan lainnya. Namun kebanyakan kebakaran yang terjadi, menurut Nazir disebabkan faktor kesengajaan membakar area gambut untuk kepentingan bisnis. Menurut Nazir, kesengajaan membakar lahan gambut dilakukan oleh para pemodal sekala kecil yang hendak berinvestasi di lahan gambut.
“Kalau yang disampaikan KLHK dan BNPB itu yang dibakar sengaja hampir 90 persen. Saya tak gunakan korporasi, ini pemodal saja. Kalau korporasi sudah takut, dan terlalu berisiko sudah investasi triliunan bangun pabrik tentu tak ingin pertaruhkan investasi dengan curang kecil-kecilan. Ini yang pemodal kecil inilah yang harus diberantas,” katanya.
Karenanya menurut Nazir terkait penanganan lahan gambut tak cukup dengan pembuatan sekat kanal seperti yang telah dilakukan BRG. Menurut Nazir, untuk mencegah kebakaran meluas diperlukan peran aktif masyarakat dalam melakukan pengawasan di area lahan gambut. Di lain sisi, BRG pun tengah berupaya mendorong masyarakat untuk memanfaatkan lahan gambut sebagai sumber mata pencaharian dengan berbudidaya tanaman seperti nanas, sehingga masyarakat pun lebih peduli pada lahan gambut.
“Harus dengan patroli, penyadaran dan peningkatan kesejahteraan sehingga kalau ada yang nakal mau buka lahan bayar masyarakat, mereka engga mau karena udah punya kebun nanas di lahan gambut, jadi mengurangi kesempatan orang nakal dilain sisi meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
