REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menargetkan proses rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan-bangunan rusak akibat kerusuhan di Wamena, Papua, dimulai dua pekan mendatang. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyampaikan, proses pembangunan kembali bangunan dan rumah yang rusak akibat kerusuhan pada 23 September lalu akan dilakukan oleh aparat TNI.
Ditunjuknya TNI untuk melakukan rehabilitasi bangunan rusak di Wamena bukan tanpa alasan. Basuki mengungkapkan, banyak pekerja bangunan yang kabur dan enggan untuk melanjutkan pekerjaannya di Wamena. Sama halnya dengan ratusan warga Wamena yang masih memilih untuk mengungsi di Jayapura atau daerah lain.
Para pengungsi ini, kata Basuki, memilih pulang ke Wamena bila situasi keamanan sepenuhnya pulih. "Ya, persoalannya siapa yang berani (membangun di Wamena). Banyak (pekerja) yang kabur karena takut. Saya saja kalau ke sana kontak dulu aman atau enggak," ujar Basuki seusai bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Selasa (8/10). Untuk material rekonstruksi bangunan itu, menurut Basuki, akan dipasok pengusaha lokal.
Selain persoalan nihilnya pekerja bangunan yang mau menggarap proses rehabilitasi, Basuki menilai dilibatkannya aparat TNI bisa mempercepat proses perbaikan bangunan yang rusak. Di sisi lain, kata Basuki, pemerintah kesulitan mengirim pekerja bangunan dari luar Wamena.
Basuki menyampaikan, fokus pemerintah saat ini adalah proses pembersihan puing dan sisa demonstrasi yang berujung ricuh pada 23 September lalu. Kementerian PUPR, kata dia, telah mengirimkan tim teknis untuk melakukan pendataan dan audit terhadap kerusakan bangunan.
Tercatat ada 10 kantor pemerintah yang rusak berat, di antaranya adalah Kantor Sekretariat Daerah, Badan Pengelola Keuangan, Kantor Inspektorat, Dinas Komunikasi dan Informasi, Satpol PP, Badan Lingkungan Hidup, PLN, KUA, hingga Dinas Perhubungan.
Selain bangunan rusak berat, tercatat pula 34 bangunan mengalami rusak ringan dengan perincian 8 gedung kantor dan 26 gedung sarana pendidikan. Pemerintah juga mencatat ada 450 rumah toko (ruko) dan 165 rumah yang rusak akibat dibakar massa.
Menindaklanjuti pendataan ini, Presiden Jokowi memerintahkan Kementerian PUPR untuk segera melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi. "Target (rehabilitasi) saya kira secepatnya. Sekarang ini sedang pembersihan, sejalan dengan penanganan keamanan. Mudah-mudahan dua minggu ini bisa bersih. Yang penting kita bersihkan, baru rehabilitasi," kata Basuki.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
