REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Wakil Presiden Jusuf Kalla merespon rencana Bandara internasional Komodo Labuan Bajo yang akan dikelola oleh konsorsium asing. JK menilai pengelolaan asing di daerah wisata bisa memacu peningkatan jumlah wisatawan ke daerah tersebut.
"Jadi bagus itu, daerah wisata dikelola asing itu sebenarnya itu bisa menambah ramai bandara di daerah itu," ujar JK saat diwawancarai wartawan, Selasa (8/10).
Namun demikian, JK mengaku belum mengetahui detil negara mana yang akan mengoperasikan Bandara Labuan Bajo. JK mengungkap, memang ada beberapa bandara yang ditawarkan untuk dikelola asing.
Hal ini untuk mendobrak peningkatan jumlah kedatangan wisatawan ke bandara tersebut. "Saya belum dengar itu memang ada beberapa bandara yang ditawarkan itu penting, kenapa? Karena dia juga ingin bandara itu ramai baru untung. Untuk ramai dia harus mempromosikan daerah itu untuk wisata. Baru itu ramai, baru itu untung," ujar JK.
Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengaku sudah mengantongi pemenang lelang operator internasional Bandara Komodo di Labuan Bajo. Dia mengatakan ada lima sampai enam negara yang ikut serta dalam lelang pengelola bandara di salah satu Bali baru itu. Beberapa negara yang mengikuti lelang yaitu Perancis, Jepang, Korea Selatan, Singapura, dan Malaysia.
Dengan begitu, Budi memastikan tahun ini akan mengkerjasamakan Bandara Komodo dengan operator internasional. Budi mengharapkan nantinya layanan di bandara tersebut akan meningkat.
Selain itu, Budi menuturkan kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) pada pengelolaan Bandara Komodo akan menghemat Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah (APBN).
"APBN tidak banyak keluar dan masyarakat puas. Tapi kami punya peran bandara perintis lebih intens jaminan keselamatan dan pelayanan," kata Budi.
Meskipun akan dikelola oleh operator internasional, Budi memastikan porsi Indonesia akan lebih besar. Dia menegaskan swasta Indonesia tetap memiliki saham 51 persen dan swasta asing yang menjadi operatornya memiliki saham 49 persen.
Ikuti Whatsapp Channel Republika