REPUBLIKA.CO.ID, BANYUWANGI – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kembali menetapkan Kabupaten Banyuwangi sebagai “Kabupaten Terinovatif” dalam kompetisi Innovative Government Award (IGA) 2019. Pada 2018, gelar tersebut juga diberikan kepada Banyuwangi.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyerahkan penghargaan itu kepada Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas di Jakarta, Senin (7/10) malam. Banyuwangi mendapat dana insentif daerah Rp 9 miliar karena prestasi itu.
“Terima kasih kepada pemerintah pusat dan Kemendagri. Model apresiasi semacam ini menyemangati kami di daerah untuk selalu berupaya berinovasi dalam mengembangkan Banyuwangi. Kami senang karena pemerintah pusat, Presiden Jokowi dan Pak Mendagri, mendorong iklim inovasi yang baik di daerah,” ujar Bupati Anas.
Inovasi daerah yang menjadi penilaian di antaranya tata kelola pemerintah daerah, inovasi pelayanan publik, dan inovasi lainnya yang disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Banyuwangi sendiri pada penilaian kali ini mengajukan 186 inovasi daerah. Kabupaten di ujung timur Pulau Jawa itu menempati peringkat pertama dari seluruh kabupaten di Tanah Air.
Ada tiga hal utama yang diukur dalam penilaian Innovative Government Award, yaitu aspek kuantitas, aspek kualitas, dan aspek manfaat. Tim penilai inovasi daerah ini terdiri atas perwakilan Kemendagri, Kemenristekdikti, Kemenpan-RB, Kemenkominfo, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Lembaga Administrasi Negara (LAN), serta unsur akademisi.
"Semua inovasi ini kami gagas untuk memudahkan pelayanan publik yang ujungnya adalah meningkatkan kesejahteraan sosial-ekonomi warga. Dan kami bersyukur, bahwa ratusan inovasi yang kami geber selama ini mendapat poin tertinggi dari tim penilai,” kata Anas.
Salah satu yang menyebabkan Banyuwangi mendapatkan poin tinggi dalam penilaian di kompetisi ini karena Banyuwangi telah menggunakan sistem online di berbagai urusan daerah. Mulai bidang keuangan, pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, kesehatan, pendidikan, pariwisata, sosial, hingga pertanian dan peternakan.
Di bidang Pelayanan Publik, ada Smart Kampung yakni layanan desa berbasis online yang saat ini telah diterapkan oleh 189 desa. Di bidang pendidikan, berbagai proses pemberian beasiswa Banyuwangi Cerdas hingga tingkat perguruan tinggi dilakukan secara daring.
Di bidang tata kelola keuangan daerah, ada beragam sistem online yang dikembangkam Banyuwangi, mulai SIMRAL, SP2D Online, hingga BKU Online. Ada pula e-BPHTB dan e-PAD, e-retribusi Pasar, e-village budgeting dan e-monitoring system. Di Peternakan ada e-ternak yakni kartu elektronik ternak (e-Nak) untuk mendata ternak yang berisi data riwayat ternak sapi, mulai usia, hingga riwayat kesehatan, hingga riwayat kehamilan. Dan masih banyak yang lainnya.
“Ujung dari inovasi itu adalah peningkatan kesejahteraan sosial-ekonomi, dan alhamdulillah semua indikator menunjukkan hal itu. Misalnya, kemiskinan yang dulu selalu dua digit, sekarang bisa kami tekan hingga 7 persen. Pendapatan per kapita naik dua kali lipat menjadi lebih dari Rp48 juta per orang per tahun,” ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika