REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo menyampaikan pemerintah akan segera menyalurkan bantuan kepada korban gempa bumi Palu, Sulawesi Tengah pada 2018 lalu. Bantuan tersebut diberikan pemerintah melalui Kementerian Keuangan dengan penandatanganan perjanjian bantuan hibah daerah untuk tiga bupati dan satu wali kota di Sulawesi Tengah.
Dalam waktu tujuh hari, dana hibah tersebut diharapkan telah ditransfer ke rekening kas daerah sehingga dapat segera disalurkan kepada masyarakat yang terdampak bencana.
"Pagi ini ditandatangani bantuan hibah daerah dari Kemenkeu kepada 3 bupati dan satu walikota. Senilai Rp 1,9 Triliun," ujar Doni usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Presiden Jakarta, Selasa (8/10).
Bagi masyarakat korban bencana yang mengalami kerusakan rumah berat akan menerima dana bantuan hibah sebesar Rp 50 juta. Sedangkan, korban yang mengalami kerusakan sedang akan mendapatkan bantuan Rp 25 juta, dan kerusakan ringan menerima bantuan Rp 10 juta.
Lebih lanjut, pemerintah juga merelokasi pemukiman masyarakat yang terdampak bencana. Sebanyak 11.643 unit rumah pun akan direlokasi oleh berbagai pihak baik pemerintah maupun swasta.
"Terdiri dari relokasi yang akan dikerjakan PUPR 8.788 unit, dan bantuan dari AHA Center 75 unit rumah, Mayapada 100 unit rumah, dan Buddha Tsuzhi 2.500 unit rumah," jelas Doni.
Kendati demikian, proses relokasi pemukiman warga hingga kini masih terhambat masalah lahan. Pemerintah masih membutuhkan lahan relokasi seluas 15 hektare. Menurut Doni, Wakil Presiden Jusuf Kalla pun memberikan arahan agar masalah lahan tersebut dapat segera dituntaskan.
"Arahan wapres, supaya polanya mengikuti pola NTB, libatkan unsur TNI Polri," ucapnya.
Doni menjelaskan bantuan hibah daerah tersebut akan digunakan untuk memperbaiki 15.448 rumah rusak berat, 27.706 rumah rusak sedang, dan 42.609 rumah rusak ringan. Selain itu ada pula bantuan dari luar negeri untuk pembangunan 4.522 unit rumah in situ atau pembangunan di lokasi yang sama.
"Ini sudah berlangsung tiga bulan, sudah ada 3.000 unit rumah proses dan 60 sudah jadi. Total semuanya 101.748 unit rumah. Ini yang in situ alokasi Rp 1,9 triliun dari Kemenkeu," jelas dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
