REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto, mengungkapkan, penduduk lokal Papua tak ingin proses pendidikan di Wamena dan sekitarnya terhenti. Mulai Senin pekan depan, proses belajar-mengajar sudah mulai normal kembali.
"Penduduk setempat juga menginginkan, pendidikan untuk SD, SMP, SMA terus berjalan walaupun sekarang agak terganggu. Dari informasi yang kita peroleh, mulai hari Senin pendidikan sudah normal kembali," ujar Hadi usai upacara HUT TNI ke-74 di Taxy Way Echo Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Sabtu (5/10).
Selain soal pendidikan, ia juga memperoleh informasi yang mengatakan warga lokal Papua tak ingin para pendatang pulang ke kampung halaman. Tak sedikit pula warga lokal Papua maupun pendatang yang menginginkan permasalahan di Papua segera tuntas dan situasi keamanan bisa dikembalikan seperti sedia kala.
"TNI menggelar kekuatan dalam rangka mendukung Polri di beberapa tempat, termasuk di Jayapura dan Wamena. Tujuannya adalah memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa stabilitas keamanan terus akan kita jaga sehingga perekonomian terus berjalan dengan baik," kata mantan Kepala Staf Angkatan Udara itu.
Terkait logistik, Hadi menjelaskan, saat ini sudah tidak ada masalah. Bantuan kesehatan, termasuk dapur lapangan, yang ada di Wamena semuanya sudah berjalan dengan baik. Ia memberikan jumlah pengungsi yang ada di Wamena, yakni sebanyak 3.800. Para pengungsi tersebut berada di markas milik aparat keamanan.
"Sedangkan di Jayapura 8.600. Tapi yang ada di penampungan kurang kebih 3.500. 5000 lainnya karena ikut saudaranya yang ada di wilayah Jayapura," jelas dia.
Hadi juga mengungkapkan, TNI sudah berkoordinasi dengan Kementerian PU-PR terkait proses rehabilitasi bangunan-bangunan yang rusak. Menurutnya, Kementerian PU-PR akan segera merehabilitasi gedung-gedung rusak dan akan membangun hunian sementara untuk para pengungsi.
"Kemensos terus memantau para pengungsi. Khusus di wilayah Jayapura yang terbagi di beberapa tempat termasuk di antaranya ada satu paguyuban. Ada paguyuban dari Makassar, Madura, dan Sumatera Barat yang mereka juga memfasilitasi pengungsi tersebut," terangnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
