REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro menyebutkan ibu kota baru berkapasitas hingga tiga juta penduduk. Ibu kota baru akan terletak di perbatasan antara Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur,
Ia menuturkan, desain ibu kota baru pada tahap awal memang hanya berkapasitas untuk 1,5 juta orang dengan luas wilayah 40 ribu hektare. Namun, lokasi masih bisa diperluas hingga 180 ribu hektare setelah tahap awal tersebut selesai pembangunannya.
“Masih ada 180 ribu hektare yang dicadangkan. Itu bisa di atas 1,5 juta bisa sampai dua kali lipat sekitar tiga juta. PNS yang pindah perkiraannya sekitar hampir 200 ribu itu sudah termasuk di 1,5 juta,” katanya di Hotel Pullman, Jakarta, Kamis (3/10).
Di sisi lain, berbagai perkembangan dan pembangunan yang dilakukan akan tetap terkendali sehingga tidak merugikan lingkungan aslinya, antara lain dengan membatasi kegiatannya yaitu hanya untuk kantor pemerintahan, pendidikan, dan lainnya. “Kotanya inklusif tapi perkembangan dan pertumbuhannya ada kendali supaya tidak melebar ke mana-mana jadi tidak dilepas untuk semua sektor,” ujarnya.
Bambang menyebutkan nantinya ibu kota baru juga akan menjadi salah satu tujuan urbanisasi sehingga daerah yang tadinya sedikit sekali penghuninya menjadi kota dengan kepadatan tertentu. Hal tersebut juga menjadi alasan bagi pemerintah untuk membangun ibu kota baru dengan berbagai jenis infrastruktur yang terdepan dan terbaik sehingga bisa menjadi referensi bagi kota lainnya.
“Misalnya airnya bisa langsung diminum, gasnya langsung jaringan ke setiap rumah, saluran pembuangan di setiap rumah ada saluran langsung ke pengelolaan air limbah dan transportasi publiknya juga yang berbasis rel,” katanya.
Selain itu, Bambang menuturkan, pemerintah juga melibatkan masyarakat dalam menentukan gagasan desain kawasan Ibu Kota Negara (IKN) yang bertujuan memperoleh berbagai ide dari talent terbaik tentang perencanaan kota. “Pemerintah punya dasarnya tapi kan kita ingin melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi. Kita meminta ide dari para pihak terbaik tentang perencanaan kota supaya mereka mengamatinya dan kita pilih lalu kita terapkan ke masterplan,” ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika