Puan, Perempuan Pertama Pimpin DPR

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Eks menteri koordinator pembangunan manusia dan kebudayaan yang juga politikus PDI Perjuangan Puan Maharani resmi dilantik menjadi ketua DPR RI. Puan dilantik dalam Rapat Paripurna ke-2 DPR RI yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPR RI pada Selasa (1/10) malam.

Pelantikan Puan disaksikan oleh Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri yang tak lain adalah ibundanya sendiri. Megawati juga hadir selaku ketua umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), didampingi sejumlah pejabat utama partai, di antaranya Sekjen Hasto Kristiyanto dan Pramono Anung.

Ketua Sementara DPR RI Abdul Wahab Dalimunthe memimpin sidang paripurna untuk melantik Puan Maharani. Pengambilan sumpah dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali. "Patut saya ingatkan, sumpah yang Anda ucapkan mengandung tanggung jawab pada negara Republik Indonesia," kata Hatta mengawali sumpahnya diikuti para pimpinan DPR.

"Bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja sungguh-sungguh demi tegaknya demokrasi serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi atau kelompok. Bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili demi kepentingan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia," mereka melanjutkan.

Puan menjadi perempuan pertama yang menjadi ketua DPR. Langkah Puan mirip dengan ibunya, Megawati, yang menjadi presiden perempuan pertama di Indonesia. Puan Maharani menjadi anggota legislatif dari Partai PDI Perjuangan untuk daerah pemilihan Jawa Tengah V. Ia memperoleh 404.034 suara dalam Pemilu Legislatif 2019.

Hasil itu membuat Puan yang pernah beberapa kali terpilih sebagai anggota DPR itu menjadi caleg dengan suara terbesar pada Pemilu 2019. Otomatis, Puan menjadi ketua DPR RI. Pelantikan Puan dihadiri ratusan anggota dewan terpilih. Tercatat hingga pukul 19.30 kemarin, dari 575 anggota dewan, pelantikan Puan dihadiri oleh 265 anggota dewan.

Dalam pidato selepas pelantikan, Puan mengharapkan dukungan masyarakat, termasuk para pengamat dan kalangan media massa. “Kita tidak antikritik, tetapi diharapkan masyarakat tidak mudah terjebak pada penilaian yang bersifat apriori terhadap pelaksanaan tugas-tugas DPR dan dapat bersikap objektif dalam menilai kinerja kita semua,” kata Puan berdalih.

Ia menekankan, DPR adalah lembaga yang merupakan representasi rakyat sehingga gedung DPR adalah juga rumah rakyat. “Oleh karena itu, kita akan selalu terbuka terhadap setiap aspirasi dan masukan yang kita terima dari masyarakat," ujar dia.

Selain Puan, sebanyak 711 anggota MPR RI dilantik di Kompleks Parlemen Senayan, kemarin. Jumlah itu terdiri dari 575 anggota DPR dan 136 anggota DPD. Di DPR, mayorits kursi dikuasai PDIP (128 kursi), kemudian Golkar (85 kursi), Gerindra (78 kursi), Nasdem (59 kursi), PKB (58 kursi), Demokrat (54 kursi), PKS (50 kursi), PAN (44 kursi), dan PPP (19 kursi). Jika menengok dukungan pada Pilpres 2019 lalu, pemerintah Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin akan didukung sekitar 60 persen anggota DPR.