REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendukung rencana Presiden Joko Widodo untuk menemui tokoh dari kelompok yang berseberangan dengan pemerintah saat ini. Kelompok pro referendum di Papua ini seperti Gerakan Papua Merdeka atau United Liberation Movement of West Papua (ULMWP) dan Komite Nasional Papua Barat (KNPB).
Komnas HAM berpendapat jika pertemuan itu akan menjadi hal yang baik bagi perdamaian di Papua. "Iya, baik yang dianggap mendukung kemerdekaan, medukung perdamaian, kelompok-kelompok kemanusiaan, itu kami dukung untuk proses dialog," kata Komisioner Komnas HAM Muhammad Choirul Anam di Jakarta, Senin (30/9).
Dia meminta pemerintah menaruh perhatian lebih terkait konflik yang terjadi di Papua dan Papua Barat. Dia juga mendesak pemerintah untuk merampungkan kasus-kasus besar yang terjadi di Bumi Cendrawasih tersebut.
Peristiwa yang terjadi di kawasan paling timur Indonesia itu, dia mengatakan, telah mendapat perhatian dunia internasional. "Makanya karena ini sudah terjadi eksodus yang begitu besar, korban yang banyak jadi humanitarian emergecy respons harus segera dilaksanakan, termasuk menghindari semua patologi sosial karena itu penting," kata Choirul lagi.
Dia mengatakan, kondusifnya suasana di Wamena akan mempermudah semua pihak untuk menginvestigasi peristiwa leboh dalam lagi. Selanjutnya, dia meneruskan, aparat berwrnang harus mencari tahu siapa aktor dibalik kerusuhan tersebut agar tidak terulang kembali.
Pemerintah, dia berpendapat, juga harus mengedepankan dialog dengan berbagai kelompok, termasuk mereka yang menyerukan kemerdekaan. Komnas HAM berpendapat jika semua upaya dialog dengan berbagai pihak itu akan menentukan bagaimana perdamaian tercipta di seluruh nusantara.
"Komnas HAM akan siap membantu jika itu narasi perdamaian. Jadi Komnas HAM bersedia kalau presiden meminta kami menjadi bagian penting untuk membangun upaya prosrs dialog itu, kami akan lakukan," katanya.
Sebelumnya, Jokowi mengaku siap bertemu dengan tokoh kelompok yang berseberangan dengan pemerintah saat ini. Pertemuan dengan tokoh pro-referendum Papua tersebut dilakukan guna menggelar dialog bersama.
Jokowi mengatakan, pelaku kerusuhan di Wamena, Papua akhir-akhir ini merupakan kelompok kriminal bersenjata. Ia pun telah memerintahkan TNI, Polri, dan Menkopolhukam untuk menangkap para pelaku kerusuhan.
Bupati Jayawijaya, Provinsi Papua, Jhon Richard Banua mengungkapkan, 1.261 warga telah eksodus ke beberapa kabupaten di Papua hingga Ahad (29/9) pukul 16.30 WIT. Dia menjelaskan, ribuan orang yang dievakuasi itu terdiri atas jenazah, keluarga duka, pasien serta ibu dan anak-anak. Ditambahkannya bahwa khusus untuk laki-laki dewasa akan tetap berada di Jayawijaya sebab situasi keamanan berangsur pulih.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
