REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayito menilai bahwa aksi mahasiswa yang digelar di depan Gedung DPR rentan disusupi oleh pihak yang memiliki tujuan lain. Hal itu dapat terjadi jika koordinator lapangan tak memiliki manajemen massa yang baik.

"Ingat jika gerakan BEM ini tidak terkonsolidasi dengan baik, ketika mereka teman-teman yang ikut demo tidak tahu jumlah mereka, maka pada saat itulah rentan para penyusup akan datang," ujar Adi di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (28/9).

Adi menilai, hal itulah yang juga terjadi pada aksi mahasiswa di depan Gedung DPR pada Selasa (24/9). Saat itu, ia melihat adanya manajemen aksi yang kurang baik dari koordinator lapangan.

Sebab, pada aksi tersebut ia melihat ketidakjelasan tuntutan dari massa mahasiswa. Selain itu, ada fragmentasi kepentingan yang terjadi pada saat digelarnya aksi. Sehingga massa tak terkoordinasi dalam satu tujuan.

Maka dari itu, ia mengimbau kepada koordinator mahasiswa untuk mengkonsolidasikan massa terlebih dahulu sebelum menggelar aksi agar aksi mereka memiliki tujuan yang jelas dan tak disusupi oleh pihak-pihak yang tak berkepentingan.

"Ingat, kalau gerakan BEM ini tidak terkonsolidasi dengan baik, rentan para penyusup dan perusuh akan datang," ujar Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia itu.

Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) berencana kembali menggelar aksi pada 30 September 2019. Tuntutan mereka masih satu, yakni menolak RKUHP dan UU KPK.

"Kita akan menkonsolidasi lagi agar kita semua mahasiswa seluruh Indonesia satu suara, satu perasaan untuk turun ke jalan menyuarakan suara-suara kita," ujar perwakilan BEM Jakarta, Andi Prayoga.

Ikuti Whatsapp Channel Republika