Sabtu 28 Sep 2019 14:43 WIB

Eks Aktivis '98 Sayangkan Mahasiswa Tolak Bertemu Jokowi

Pertemuan itu seharusnya dijadikan kesempatan bagi mahasiwa untuk berdialog langsung.

Rep: Nawir Arsyad Akbar/ Red: Andi Nur Aminah
Direktur Studi Demokrasi Rakyat dan juga mantan aktivis '98, Hari Purwanto usai menghadiri sebuah diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (28/9)
Foto: Nawir Arsyad Akbar/Republika
Direktur Studi Demokrasi Rakyat dan juga mantan aktivis '98, Hari Purwanto usai menghadiri sebuah diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (28/9)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan aktivis '98, Hari Purwanto menyayangkan sikap Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) yang menolak untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Menurutnya, pertemuan itu seharusnya dijadikan kesempatan bagi mahasiwa untuk berdialog langsung dengan pemimpinnya.

"Semestinya saat itu teman-teman, saran saya kepada adik-adik ini, langsung melakukan konsolidasi dan menyambut ajakan tersebut," ujar Hari di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (28/9).

Baca Juga

Hari yang juga Direktur Studi Demokrasi Rakyat mengatakan, saat ini Indonesia sedang berada pada era demokrasi yang lebih baik ketimbang zamannya. Sehingga, mahasiswa tak perlu takut bahwa pertemuan itu akan membelah mereka.

Selain itu, pertemuan dengan seorang Presiden adalah kesempatan emas untuk menyampaikan secara langsung keresahan dan aspirasi masyarakat. Karena, hal itu tidak ia dapatkan ketika mahasiswa dulu. "Sekarang eranya keterbukaan, kenapa harus khawatir berkomunikasi dengan namanya pemerintah. Media juga ikut berperan hari ini untuk memantau situasi dan keadaan," ujar Hari.

Maka dari itu, ia menyarankan kepada mahasiswa untuk tidak terlalu emosi dalam menanggapi pertemuan atau diskusi yang diberikan oleh pimpinan negara atau DPR. Karena lewat pertemuan tersebut, barangkali akan ditemukan kesepakatan dari dua pihak.

"Seharusnya minta ruang dialog komunikasi, tidak langsung emosional tidak dipenuhi tadi. Itu kembali ke manajemen aksi di internalnya," ujar Hari.

Diketahui, Aliansi BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) menolak undangan Presiden Jokowi untuk berdiskusi di Istana Negara. Namun, pihak mahasiswa akan menanggapi undangan tersebut apabila diskusi dilakukan secara terbuka.

Selain itu, Presiden diminta menyikapi berbagai tuntutan mahasiswa yang tercantum di dalam ‘Maklumat Tuntaskan Reformasi' secara tegas dan tuntas. Nurdiansyah menegaskan, pertemuan tersebut harus menjamin bahwa nantinya akan ada kebijakan yang konkret demi terwujudnya tatanan masyarakat yang lebih baik.

Dia menambahkan, sesungguhnya setiap aspirasi mahasiswa berasal dari kantung-kantung kegelisahan masyarakat akibat tidak sesuainya kebijakan negara dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Seluruh aksi demonstrasi ini tidak akan terjadi apabila negara mau membuka diri serta mampu mendengar apa yang diinginkan oleh masyarakat.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement