REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyediakan dana sebesar Rp 1 miliar untuk operasional penanganan darurat pascagempa Ambon. Selain itu, bantuan logistik senilai Rp 515 juta telah diserahkan untuk kebutuhan para pengungsi.
Kepala BNPB Doni Monardo mengatakan, dana operasional tersebut diberikan setelah dirinya mendatangi langsung Kota Ambon pada Jumat (27/9) pagi. Ia mengatakan, dana sebesar Rp 1 miliar itu sudah bisa langsung digunakan untuk melakukan semua penaganan darurat.
Adapun bantuan logistik senilai Rp 515 juta diberikan dalam bentuk matras, selimut, pakaian, dan perlengkapan keluarga. "Selain itu, juga disediakan tenda keluarga, lampu penerangan portabel dan rumah sakit lapangan," kata Doni dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Jumat (27/9).
Selain itu, Doni juga meminta agar masyarakat secara cepat mencari lokasi aman jika terjadi gempa lebih dari 20 detik. Setelah itu, jika setelah dua jam tidak ada gempa susulan yang besar, maka masyarakat dapat kembali ke rumah masing-masing.
"Jika terlalu lama di tempat pengungsian, (maka) dapat muncul masalah baru seperti makanan, kesehatan, sanitasi dan lainnya," kata Doni.
Gempa dengan berkekuatan 6,8 magnitudo mengguncang Ambon, Provinsi Maluku, pada Kamis (26/9) pagi. Berdasarkan data terakhir BNPB tercatat ada 23 korban jiwa dan seratusan korban luka-luka.
Sehubungan dengan kondisi pascagempa, BNPB mengimbau agar masyarakat hanya mempercayai informasi dari BMKG melalau sejumlah kanal informasi resmi. "Jangan terpancing isu atau kabar bohong dari pihak yang tak bertanggungjawab," kata Plt. Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB Agus Wibowo.
BMKG, kata Agus, telah menyatakan bahwa isu akan terjadi gempa besar dan tsunami di Ambon, Teluk Piru, dan Saparua adalah tidak benar atau kabar bohong (hoaks). Sebab, hingga saat ini belum ada teknologi yang dapat memprediksi gempa bumi dengan tepat dan akurat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
