REPUBLIKA.CO.ID, SUKABUMI, JABAR -- Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sukabumi mencatat hingga September 2019 sudah ada sebanyak 174 titik yang tersebar di 33 kecamatan sudah dalam kondisi kekeringan. Kekeringan akibat kemarau yang berkepanjangan.
"Jumlah titik yang mengalami kekeringan diprediksi akan terus meningkat jika hujan tidak turun," kata Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Sukabumi Maman Suherman di Sukabumi, Rabu (25/9).
Menurut dia akibat kekeringan tersebut warga kesulitan mendapatkan air bersih karena sumber air yang mengering dan lain sebagainya. Dari 174 titik yang mengalami kekeringan tersebut pihaknya baru bisa membantu melayani 75 titik yang tersebar di 17 kecamatan.
Layanan yang diberikan kepada warga yang terdampak bencana kekeringan tersebut seperti menyalurkan air bersih, pipanisasi dan upaya lainnya. Tidak seluruh titik terlayani tersebut karena lokasi dan akses jalan.
Tidak hanya kekeringan, kata dia, selama musim kemarau ini sudah ada beberapa titik yang terjadi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) seperti di wilayah Kecamatan Ciemas, Cibadak, Nyalindung, Gunungguruh, Gegerbitung dan lain-lain.
Untuk mempercepat penanganan bencana kekeringan maupun karhutla pihaknya juga mengacu kepada Surat Keputusan Bupati Sukabumi tentang Siaga Darurat Kekeringan terhitung 8 Agustus hingga 31 Oktober.
"Kasus karhutla yang terjadi disebabkan beberapa faktor bahkan ada juga yang disebabkan ulang tangan jahil manusia, namun seluruh kejadian sudah kami tangani sehingga tidak terus meluas," tambahnya.
Sementara, Sekda Kabupaten Sukabumi Iyos Somantri mengimbau kepada seluruh perangkat daerah yang terkait harus segera mengambil langkah dalam penanganan kekeringan ini agar tidak semakin banyak daerah yang terdampak.
Ia mengatakan kebutuhan air itu tidak hanya satu hari saja tapi setiap hari, sehingga akan berdampak terhadap kesehatan masyarakat. Maka dari itu, seluruh instansi terkait harus menyiapkan langkah penanganannya.
"Upaya yang bisa dilakukan seperti pipanisasi, droping air bersih atau dalam bentuk infrastruktur lainnya dan dan masyarakat diimbau jangan menggunakan air yang tidak layak pakai untuk kebutuhan rumah tangga khususnya untuk dikonsumsi," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika