REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pimpinan DPR dan sejumlah anggota fraksi di DPR ramai-ramai mendatangi Istana Merdeka, Senin (23/9) siang. Mereka mengaku hadir atas undangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melakukan konsultasi terkait Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang belum disahkan.
Kehadiran sejumlah pimpinan DPR di istana juga dilakukan berselang setelah Presiden Jokowi meminta pengesahan RKUHP ditunda.
Ketua Panja RKUHP Mulfachri Harahap menjelaskan, bahwa parlemen menghormati keputusan presiden dan menerima masukan dari masyarakat. Namun, kata dia, parlemen masih akan memanfaatkan tiga kali rapat paripurna yang masih akan berlangsung sebelum masa jabatan anggota periode 2014-2019 habis pada 30 September 2019.
Artinya, masih ada waktu kurang lebih sepekan bagi anggota parlemen untuk menjalankan forum lobi dengan pemerintah demi membahas nasib RKUHP.
"Mungkin tidak dalam paripurna terdekat ya. Ada tiga kali paripurna lagi sampai dengan tanggal 30. Nanti sebelum itu ada forum lobi dengan pemerintah dan DPR," kata Mulfachri usai bertemu Presiden Jokowi, Senin (23/9).
Panja RKUHP sendiri, ujar Mulfachri, akan menerima apapun hasil forum lobi yang akan berjalan bersama pemerintah. Ia juga menegaskan bahwa DPR tetap mendengar aspirasi masyarakat terkait RKUHP dan mempertimbangkan masukan yang ada.
"Nanti forum lobi itu bisa menghasilkan sesuatu yang produktif bagi keberlangsungan RUU KUHP yang ramai dibicarakan di publik ini," kata Mulfachri.
Sejumlah pimpinan DPR dan anggota fraksi yang hadir dalam pertemuan dengan Presiden Jokowi siang tadi, di antaranya adalah Ketua DPR Bambang Soesatyo, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, Wakil Ketua DPR Utut Ardiyanto, Anggota Fraksi Nasdem Johnny G Plate, pimpinan Fraksi Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono, dan pimpinan Komisi III Arsul Sani.
Selain itu, terlihat hadir pula anggota Fraksi Gerindra Novita Wijayanti, anggota Komisi Hukum DPR Erma Suryani, dan Ketua Komisi Hukum DPR Aziz Syamsuddin.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
