REPUBLIKA.CO.ID, KUPANG -- Sejumlah masyarakat di Pulau Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, bersikeras menolak penutupan pulau Komodo selama satu tahun yang menurut rencana akan ditutup pada 1 Januari 2020. Pasalnya, penutupan tersebut dinilai akan merugikan masyarakat setempat.
"Kami warga di Pulau Komodo ini menolaknya, karena menurut kami justru akan merugikan kami yang selama ini sudah mata pencahariannya di sektor pariwisata," kata Ketua Pemuda desa Komodo, Akbar M di desa Komodo, Pulau Komodo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Senin (23/9).
Hal ini disampaikannya berkaitan dengan wacana penutupan Pulau Komodo yang direncanakan akan dilakukan pada Januari 2020 mendatang. "Namun setelah Sail Komodo tahun 2013 lalu hampir seluruh warga di desa itu beralih profesi di sektor pariwisata yang sangat menjanjikan," tutur dia.
Oleh karena itu menurut dia, jika memang wacana tersebut terealisasi maka warga kesulitan mencari pekerjaan baru. Saat ini tercatat, sebanyak 500 kepala keluarga dengan jumlah warga sekitar 1.800 jiwa bermukim di Desa Komodo.
Disamping itu juga kata Akbar, warga di desa Komodo di Pulau Komodo itu juga sudah sepakat tak ingin dipindahkan ke daerah lain. Menurut warga, mereka adalah warga pertama yang mendiami pulau itu, sebelum pulau itu ditetapkan sebagai pulau konservasi.
"Mereka (pemerintah pemprov) bilang akan merelokasi, tetapi kami menganggap mereka ingin mengusur kami dari pulau ini dengan embel-embel konservasi. Padahal ada tujuan lain untuk urusan bisnis nanti di pulau ini," tambah dia.
Oleh karena itu, kata dia, jangan mengantasnamakan konservasi, tetapi ada tujuan lain di balik wacana penutupan dan relokasi itu. Sementara itu seorang warga di Desa Komodo Irvin H juga mulai kebingungan jika wacana penutupan dan relokasi itu benar-benar terjadi.
"Selama ini untuk menyekolahkan dan menguliahkan anak-anaknya saya dari hasil saya bekerja di sektor pariwisata. Jika ini terealisasi akan menjadi masalah buat saya dan keluarga saya," tuturnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika