REPUBLIKA.CO.ID, MAKAU -- Situasi di Hong Kong akibat berbagai unjuk rasa sampai saat ini tidak menimbulkan dampak signifikan terhadap arus tenaga kerja dari Indonesia. Jumlah TKI di Hong Kong hingga saat ini berkisar 174 ribu orang.
"Kami sudah dua kali bertemu dengan agensi TKI. Pertama pada 1 September dan (kedua pada) 12 September. Di samping itu juga kami telah melakukan komunikasi. Apakah jumlah TKI kita turun? Tampaknya tidak. Jumlah TKI masih pada kisaran 174 ribu," kata Pelaksana Konsul Jenderal RI untuk Hong Kong dan Makau, Mandala S Purba, kepada Antara di Makau, Sabtu (21/9).
Kalau pun ada TKI yang pulang, dia menganggapnya sebagai hal biasa sesuai kontrak kerja yang berlaku. "Mungkin (TKI yang pulang) karena kontrak habis. Diberhentikan oleh majikan atau yang bersangkutan karena sakit. Itu biasa. Jadi bukan karena maraknya demo akhir-akhir ini," ujarnya menambahkan.
Ia mengatakan kuota pengiriman tenaga kerja yang diberikan Hong Kong juga bisa dipenuhi oleh pihak perusahaan penyalur tenagakerja di Indonesia. "Yang batalkan kontrak kerja juga tidak ada. Kami selalu mengamati siklusnya, yang datang berapa dan yang pulang berapa. Kalau saya lihat tidak terlalu banyak yang pulang. Kalau ada yang pulang mungkin tidak sampai satu persen," kata Mandala.
KJRI juga sangat aktif mengeluarkan imbauan agar jangan sampai ada warga negara Indonesia yang mendekati lokasi unjuk rasa, apalagi ikut terlibat. "Saya menilai kerja sama dengan majikan juga sudah cukup bagus. Misalnya kalau ada warga kita yang telat pulang, majikan kadang menjemputnya. Hampir tidak ada warga kita yang telantar di tengah jalan karena tidak bisa pulang. Semua lancar," ujarnya ditemui di sela-sela Festival Kuliner dan Budaya Nusantara di Taipa House Museum, Makau.
Demikian pula dampak terhadap perekonomian global, termasuk Indonesia, menurut dia, juga tidak terlalu signifikan. "Penjual warung-warung makan kita ini biasanya padat, tapi pada hari Sabtu dan Ahad agak sepi. Ada pengaruh, tapi tidak terlalu signifikan," kata Mandala.
Yang mengejutkan adalah kedatangan 140 peserta dari Indonesia dalam "Belt and Road Summit" di Hong Kong pada 11-12 September 2019. "Sebagian besar dari mereka para pengusaha. Ada juga Gubernur Kalimantan Utara dan Bupati Sorong. Mereka melakukan pertemuan bisnis dengan para pengusaha Hong Kong. Artinya kan kalau terpengaruh, nyatanya pengusaha kita datang dalam jumlah besar. Dan mereka menyaksikan sendiri bagaimana pendapat dari berbagai negara di ASEAN, lainnya seperti dari Filipina dan Myanmar," katanya.
Dengan demikian, dia yakin keraguan sebagian pihak akan eksistensi prinsip dasar "Satu Negara, Dua Sistem" sama sekali tidak terbukti. "Nggak ada yang perlu diragukan. Sistem mereka sudah bagus dan Hong Kong juga sudah bisa mengatasi situasi seperti ini," kata Mandala.
Soal pengamanan oleh aparat, dia menilai makin lama makin bagus. "Sekarang kalau mau ke bandara kalau tidak bawa ID Card dan tidak bisa menunjukkan tiket pesawat, tidak akan bisa," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika