Sabtu 21 Sep 2019 13:05 WIB

Greenpeace Ajak Publik tak Gunakan Produk Pembakar Hutan

Greenpeace meminta Jokowi memimpin langsung penanganan karhutla.

Rep: Muhammad Nursyamsyi/ Red: Ratna Puspita
Sejumlah anggota TNI Kodim 0301/Pekanbaru saat berusaha memadamkan api yang menjalar di lahan gambut di kawasan Riau Ujung, Pekanbaru, Riau, Jumat (20/9).
Foto: Republika/Putra M. Akbar
Sejumlah anggota TNI Kodim 0301/Pekanbaru saat berusaha memadamkan api yang menjalar di lahan gambut di kawasan Riau Ujung, Pekanbaru, Riau, Jumat (20/9).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru Kampanye Greenpeace Rio Rompas mengajak publik tidak menggunakan produk-produk dari perusahaan-perusahaan yang melakukan pembakaran hutan dan lahan. Greenpeace mendorong kesadaran publik dengan mengampanyekan penggunaan prodduk yang tak terkait dengan pembakaran hutan dan lahan.

Selain itu, Rio meminta setiap produk menampilkan rantai pasokan asal produksi agar konsumen tahu produk berasal dari mana. Rio menilai masyarakat perlu tahu asal muasal produk, lantaran dana yang dikeluarkan pemerintah untuk penanganan karhutla sangat besar.

Baca Juga

"Kalau produk berasal dari perusahaan yang terlibat karhutla, konsumen bisa menolak. Dukungan dan kesadaran konsumen sangat penting," kata Rio dalam acara "Karhutla: Kebakaran Hutan Lagi?" yang diselenggarakan Populi Center dan Smart FM Network di Cikini, Jakarta, Sabtu (21/9). 

Ia mengatakan kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia terjadi akibat kesalahan tata kelola dalam sektor kehutanan dan lingkungan hidup dan lemahnya penindakan hukum terhadap pelaku utama dari karhutla. Pada 1997, kata dia, pemerintah membuka satu juta hektare lahan gambut. 

"Di Indonesia, karhutla terjadi di lahan gambut, itu gambut seharusnya basah tidak boleh dikeringkan, sudah tahu gitu, pemerintah berikan izin di wilayah gambut, bukan malah diproteksi. Kami melihat ada peran pemerintah dan pemerintah harus berbuat sesuatu," ujar Rio.

Poin selanjutnya dan yang terpenting dalam persoalan karhutla, kata Rio, adalah penegakan hukum yang selama ini belum maksimal. Rio menyebut pelaku utama karhutla adalah orang-orang atau korporasi yang diuntungkan dari kejadian ini. Greenpeace melihat sebaran titik api dari tahun ke tahun kerap berada di tempat yang sama. 

"Ini ada yang sudah berulang-ulang kali dikasih sanksi adiministrasi, terbakar lagi, kasih sanksi lagi, itu sejak 2015," ucap Rio. 

Greenpeace, lanjut Rio, meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin langsung penanganan kasus karhutla agar kejadian ini tak terus menerus terjadi. 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement