REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG -- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) terus berupaya untuk mengurangi angka stunting di Indonesia dengan sejumlah program. Dengan adanya program-program tersebut, angka stunting akan menurun karena langsung menyasar ke penyebabnya, bukan hanya penanganannya.
Salah satu program untuk menurunkan angka stunting adalah Bina Keluarga Balita. Program tersebut bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan orangtua dalam mengasuh dan membina tumbuh kembang anak.
Lewat sejumlah hal, seperti kegiatan stimulasi fisik, mental, intelektual, emosional, spiritual, sosial dan moral. Pelaksanaan layanan BKB saat ini sudah terintegrasi dengan layanan Posyandu dan PAUD.
"Upaya yang saat ini dilakukan BKKBN untuk mencegah stunting diantaranya melalui Bina Keluarga Balita, kemudian melalui Keluarga Berencana sebagai upaya untuk pengaturan jarak kehamilan," ujar Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo pada acara Musyawarah Nasional ke-IV Koalisi Kependudukan Indonesia di Nusantara Hall 3 ICE, Tangerang, Banten, Kamis (12/9).
Hasto menjelaskan, pencegahan stunting harus dimulai dari bayi yang belum lahir. Sampai dengan bayi yang sudah lahir di 1.000 hari pertama kehidupannya.
Orang tua juga harus mempersiapkan kesehatannya, agar stunting tak terjadi pada anaknya kelak. Salah satunya dengan tidak merokok bagi sang suami. Agar sperma yang dihasilkan lebih baik.
"Bayi dibentuk plasenta hanya dalam waktu 16 minggu, placenta ini yang akan menentukan akan terbentuk bayi yang unggul atau tidak, maka pada perempuan dan ibu perlu ada asupan vitamin, zat besi, asam folat sejak sebelum hamil," ujar Hasto.
Maka dari itu, ia meminta semua pihak untuk mencegah stunting dari hulunya. Bukan meributkan hilir dari stunting, yang hanya berkutat kepada penangannya saja. "Jangan sampai kita akhirnya hanya berusaha mengobati data, yang harus kita lakukan adalah mengobati penyebabnya," ujar Hasto.
Sementara itu, BKKBN juga bertekad untuk terus meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) di Indonesia. Meski menurut United Nation Development Programs (UNDP), angka IPM-nya dikategorikan tinggi, yaitu 70,81 pada 2017.
Meski IPM sudah menunjukkan peningkatan, namun pembangunan manusia masih merupakan pekerjaan rumah yang sangat berat bagi pemerintah Indonesia. Terlebih saat ini perkembangan dunia sudah mencapai pada era revolusi industri tahap 4,0.
Guna meningkatkan hal tersebut, komponen kesehatan haruslah menjadi fokus utama. Agar angka harapan hidup di masyarakat terus meningkat setiap tahunya. Diketahui, Musyawarah Nasional (Munas) Koalisi Kependudukan Indonesia (KKI) dibuka secara resmi oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Eko Putro Sanjoyo. Kegiatan ini diselenggarakan setiap empat tahun sekali, dengan peserta terdiri dari perwakilan KKI Provinsi dan Kabupaten/kota.
Serta mitra KKI, baik dari pemerintah maupun organisasi sosial kemasyarakatan, Dunia Usaha, Tokoh Masyarakat dan Agama sebanyak 350 orang. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Wakil Gubernur Banten Andhika Hazrumy. Serta, Bupati Landak Karolin Margret Natasa dan Ketua Koalisi Kependudukan Indonesia Sonny Harry B Harmadi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
