REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan memberdayakan aparat rukun tetangga dan rukun warga (RT/RW) untuk ikut menagih tunggakan iuran peserta mandiri. Menurut Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris, pihaknya telah melakukan berbagai upaya, seperti menghubungi peserta melalui sambungan telepon, pesan singkat, hingga mengirimkan kader Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN- KIS).

Adapun pelibatan aparat RT/RW, lanjut dia, merupakan langkah terbaru untuk mengingatkan peserta mandiri BPJS Kesehatan yang belum melunasi kewajibannya. "Karena, bagaimanapun juga, soal membayar iuran ini, pihak RT/RW lebih paham mengetahui warga yang tidak mampu membayar iuran, atau mampu membayar, tetapi memilih enggan membayar," ujar Fachmi Idris saat ditemui di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Dia mengonfirmasi langkah BPJS Kesehatan di daerah yang melakukan uji coba pelibatan aparat RT/RW. Kegiatan itu telah dilaksanakan di Kelurahan Mekarjaya, Depok, Jawa Barat. Dalam hal ini, pihaknya berupaya menindaklanjuti rekomendasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pem bangun an (BPKP), yaitu penegakan hukum (law enforcement).

"Salah satu opsinya terkait adanya instruksi presiden (inpres) pelayanan publik. Ini akan kami bangun sistemnya dan tengah dibahas di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK)," ujar dia.

Jika inpres ini berlaku, peserta yang menunggak premi akan terkendala saat hendak mendapatkan pelayanan publik, seperti memperpanjang surat izin mengemudi (SIM), STNK, atau paspor. BPJS Kesehatan tidak menutup kemungkinan akan menggandeng pihak imigrasi dan kepolisian agar inpres ini dapat diterapkan.

"Semakin cepat kita bicarakan dan sistem dibangun maka itu semakin baik karena bagaimanapun juga kami ingin program bagus ini (JKN-KIS) berke lanjutan," ujarnya. (rr laeny sulistyawati ed.hasanul rizqa)

Ikuti Whatsapp Channel Republika