REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siroj beserta tokoh lintas iman meminta pemerintah dan aparat penegak hukum agar tidak menggunakan cara kekerasan dalam menyelesaikan masalah di Papua. Said mengharapkan tidak ada gejolak baru di Papua.

"Pemerintah harus mengambil langkah yang bijak agar tidak menimbulkan gejolak dan permasalahan baru, kata Said Aqil di Jakarta, Senin (9/9).

Said mengatakan peristiwa yang terjadi di Surabaya, Malang serta beberapa titik lainnya, yang berdampak pada gejolak di Tanah Papua telah menodai upaya pemerintah yang telah berusaha meningkatkan layanan kesejahteraan dasar bagi masyarakat Papua. "Ini harus menjadi pelajaran bersama bahwa segala bentuk aksi kekerasan dan perlakuan yang tidak manusiawi kepada siapa pun tidak dapat dibenarkan," kata dia.

Said Aqil mengatakan, segala upaya pengabaian atau upaya memperlambat penyelesaian masalah hanya akan menjadi sumber permasalahan baru di masyarakat. Pihaknya pun meminta pemerintah untuk mengutamakan dialog yang sudah dibangun sejak lama dan diinisiasi oleh Presiden RI Keempat Abdurrahman Wahid, yang salah satunya mengembalikan nama Papua dari sebelumnya Irian Jaya.

"Dialog itu harus terus dirawat dan dijadikan bekal serta komitmen kebangsaan bersama menuju terciptanya masyarakat yang adil dan beradab. Papua adalah kita dan kita adalah manusia-manusia yang memiliki harkat dan martabat," kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika