Senin 09 Sep 2019 07:27 WIB

Kala Yenny Menyanggah Benny

Kita (di Jayawijaya) anggap mereka yang datang dari luar Papua sebagai keluarga.

Wali Kota Sorong, Lambertus Jitmau (empat kanan) bersama Forkopimda membawa bendera Merah Putih menyerukan perdamaian di Lapangan Hokky Kota Sorong, Papua Barat, Jumat (6/9/2019).
Foto: Republika/Putra M. Akbar
Wakil Presiden terpilih Maruf Amin bersama Ketua Perwakilan Pendeta Papua Richard Tonjau dan Ketua Gerakan Nasionalis Religius Bobby S. Hendrawan memberikan keterangan kepada wartawan usai melakukan pertemuan di Jakarta, Kamis (5/9).

Mereka Saudara

Sementara itu, aksi-aksi yang berbuntut kericuhan mulai mereda di Papua dan Papua Barat. Terkait hal tersebut, pihak-pihak di Papua dan Papua Barat mengharapkan perlindungan terhadap putra-putri asli Papua di berbagai daerah agar tak lagi timbul gesekan.

Hal itu disampaikan Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Jayawijaya Esmon Walilo dalam pertemuan dengan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, Sabtu (7/9).

"Kita (di Jayawijaya) sudah menganggap mereka yang datang dari luar Papua sebagai keluarga sehingga tidak mungkin melakukan tindakan-tindakan kekerasan yang bisa merugikan mereka," kata Pendeta Esmon di Wamena, ibu kota Kabupaten Jayawijaya, Ahad (8/9).

Kunjungan Panglima dan Kapolri yang tertutup bagi media pada Sabtu lebih banyak membahas keamanan. FKUB Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, mengapresiasi niat baik mendengarkan persoalan masyarakat setempat. "Puji Tuhan, rombongan bisa datang ke sini. Ini artinya ada keseriusan untuk mendengarkan masalah yang penting dari umat di sini," kata Pendeta Esmon.

Ia juga menyatakan keinginan masyarakat Papua menyampaikan keinginan membangun Indonesia asalkan tidak ada perilaku menjatuhkan, misalnya rasialisme. Masyarakat Papua mengharapkan ada perlindungan bagi anak-anak Papua di luar Papua seperti yang diberikan kepada pendatang di Jayawijaya.

Bupati Jayawijaya Jhon Richard Banua berharap aspirasi tokoh-tokoh masyarakat pada pertemuan itu diteruskan kepada Presiden Jokowi. "Masalah keamanan Papua itu yang banyak disampaikan oleh tokoh-tokoh dan mengharapkan penyelesaiannya," kata Bupati.

photo
Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto (tengah) bersama Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian (kanan) dan Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan (kiri) mengunjungi Manokwari, Papua Barat, Selasa (3/9/2019).

Gelombang aksi unjuk rasa digelar di kota-kota utama di Papua dan Papua Barat sejak Senin (19/8). Protes itu bermula dari unjuk rasa protes warga Papua dan Papua Barat atas insiden rasialisme yang dialami mahasiswa Papua di Surabaya, Malang, dan Semarang. Unjuk rasa warga Papua juga terjadi bergiliran di beberapa kota, seperti di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Makassar, Manado, dan Medan.

Namun, unjuk rasa di Sorong, Manokwari, Mimika, dan Jayapura pada Kamis (29/8) berujung pada aksi kerusuhan dan pembakaran puluhan aset dan gedung pemerintah serta bangunan pribadi. Demonstrasi di Distrik Deiyai, Papua, pada Rabu (28/8) berujung kerusuhan yang menimbulkan korban jiwa dari pihak perusuh dan keamanan.

Sejak pekan lalu, kondisi di Papua mulai kondusif. Kantor-kantor pemerintahan sudah beroperasi, siswa-siswi juga sudah mulai bersekolah. Kendati demikian, sejumlah siswa-siswi serta mahasiswa Papua dikabarkan pulang ke daerah mereka karena mengkhawatirkan dampak dari kerusuhan tersebut.

Di Sragen, Jawa Tengah, misalnya, joglosemarnews.com melaporkan insiden pulangnya empat pelajar asal Papua di SMKN 1 Kedawung, pekan lalu. Terkait hal itu, Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati menjamin semua warga Papua yang ada di Sragen dalam kondisi aman. Ia juga meminta agar mereka tak perlu risau karena Pemkab Sragen menjamin 100 persen keamanan semua warga Papua di Bumi Sukowati.

“Kita jamin keamanannya, 100 persen. Terhadap dirinya (warga Papua) dan keluarganya, siapa pun yang ada di Sragen, kita jamin,” ujar Bupati, kemarin.

Polda Aceh juga menyatakan memberi jaminan keamanan dan perlindungan kepada mahasiswa Papua dan Papua Barat yang sedang belajar di provinsi ujung barat Indonesia tersebut. Kepala Bidang Humas Polda Aceh Kombes Ery Apriyono di Banda Aceh, Ahad, mengatakan, jaminan tersebut merupakan antisipasi agar tidak ada kelompok atau organisasi masyarakat yang melakukan perkusi maupun diskriminasi terhadap mahasiswa Papua dan Papua Barat di Aceh.

Hal serupa juga dilaksanakan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Sejak lama, banyak anak-anak dari daerah-daerah lain tinggal cukup lama di kabupaten/kota di DIY, termasuk dari Papua. Akhir pekan lalu, Polda DIY melaksanakan bakti sosial bersama anak-anak Papua di Dusun Jetis, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul.

Kabid Humas Polda DIY Kombes Pol Yulianto mengatakan, bakti sosial diinisiasi Bripka Ali. Ia menuturkan, keterlibatan siswi-siswi asal Papua kali ini memang istimewa dan membawa pesan khusus. "Hal ini membawa pesan kalau anak-anak Papua dan daerah-daerah lain merasa nyaman studi di DI Yogyakarta," kata Yulianto, Sabtu. n antara/wahyu suryana ed: fitriyan

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement