REPUBLIKA.CO.ID, WAMENA -- Aparat Kepolisian Resor Jayawijaya, Provinsi Papua, masih menunggu waktu yang tepat untuk menangkap aktor intelektual penyebab kerusuhan di Kota Wamena, ibu kota Kabupaten Jayawijaya pada 23 September 2019. Kapolres Jayawijaya AKBP Tonny Ananda Swadaya mengatakan, polisi sedang mengikuti tersangka.
"Identitas pelaku sudah kami kantongi, cuma kami perlu saat yang tepat untuk lakukan penangkapan," kata dia, Selasa (29/10). Polisi menargetkan satu pekan ke depan bisa menangkapnya.
Sementara, empat orang lain nya belum ditangkap karena po lisi kesulitan mendeteksi mereka. Polisi masih mengum pulkan barang bukti yang berkaitan agar tidak salah tangkap. "Kita ha rus pastikan lagi karena kadang ada kemiripan-kemiripan, tetapi kita pastikan dahulu melalui saksi, barang bukti, baru kita lakukan penangkapan," kata dia.
Aksi unjuk rasa antirasialisme di Kota Wamena berubah menjadi kerusuhan pada 23 September. Sebanyak 33 orang dinyatakan meninggal dan ratusan bangunan seperti rumah dan perkantoran terbakar.
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyebutkan, secara objektif, situasi di Papua belakangan sudah lebih kondusif. "Secara umum, kalau Anda lihat secara fisik kanbagus akhir- akhir ini, tidak lagi mencekam.Objektifnya, bukan dibuat-buat gitu," kata Mahfud. Menurut dia, situasi aman juga ditunjukkan saat Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana melakukan kunjungan ke Papua.
Meski begitu, Mahfud mengakui, perkembangan situasi di Papua masih harus diwaspadai.Selain itu, Mahfud juga sudah bertemu dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang melaporkan situasi dan kondisi di Papua yang sudah lebih kondusif. "Saya tadi ketemu Mendagri Pak Tito Karnavian, ya, untuk mencocokkan informasi masalah politik dan keamanan, utamanya menyangkut Papua. Nah, situasi di Papua sekarang sudah relatif lebih kondusif," kata dia.
Seorang warga berada di puing rumahnya yang terbakar di kawasan Hom-hom, Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua, Sabtu (12/10/2019).
Mantan ketua Mahkamah Konstitusi itu menegaskan, pendekatan kultural dan kemanusiaan akan lebih difokuskan menangani permasalahan di Papua. Sementara, pendekatan keamanan dan penegakan hukum dilakukan untuk menangani kelompok kriminal bersenjata (KKB). "Pendekatan militer kalau diperlukan, misalnya ada separatis," kata dia.
Selama ini, kata dia, berbagai kementerian dan instansi terkait juga sudah melakukan pemetaan, seperti Polri, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertahanan, dan TNI. Nantinya, kata dia, seluruh jajaran kementerian dan instansi terkait akan diajak untuk melakukan pemetaan persoalan secara lebih komprehensif. "Besok, hari Kamis (31/10), saya mau rapat dulu, mau lihat bagaimana menteri lain melihat itu," kata Mahfud. (antara, ed: ilham tirta)
Ikuti Whatsapp Channel Republika