REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menyebut, perlu ada upaya Berjangka untuk menyelesaikan konflik di Papua. Menurut dia, perlu dibuat solusi jangka pendek, menengah dan panjang.
Salah satu solusi jangka pendek adalah melalui dialog. Bamsoet menilai, yang dibutuhkan masyarakat Papua saat ini adalah kehadiran negara dan pemerintah yang menyentuh hati mereka sebagai sesama anak bangsa, setelah beberapa waktu lalu sempat terlukai hati dan harga dirinya.
"Presiden Joko Widodo kabarnya akan menyelenggarakan dialog dengan masyarakat Papua. Saya usulkan dalam dialog tersebut menyertakan 7 wilayah budaya terdiri dari Mamta/Tabi, Seireri, Bomberai, Doberai, Meepago, Haanim dan Lapago," ujarnya, Sabtu (7/9).
Masing-masing wilayah budaya, kata Bamsoet, bisa mengirimkan 3 orang wakilnya, ditambah perwakilan Majelis Rakyat Papua (MRP), DPRP Papua dan DPRP Papua Barat, serta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Papua dan Papua Barat.
Legislator Dapil VII Jawa Tegah ini melanjutkan, dalam jangka menengah perlu ada affirmative action menempatkan putra-putri Papua yang memenuhi syarat untuk mengisi posisi Eselon II dan Eselon I di berbagai pos kementerian/lembaga negara. Begitu juga dalam seleksi TNI/Polri, baik dalam penerimaan Tamtama, Bintara atau Perwira.
"Sehingga semua prasangka buruk tentang perlakukan terhadap masyarakat Papua bisa dikikis. Dengan menduduki jabatan prestige di kementerian/lembaga ataupun TNI/Polri," kata Bamsoet.
Politikus Golkar ini memandang, setelah beroperasi lebih dari 52 tahun dan pemerintah Indonesia menguasai 51 persen saham Freeport, maka sudah waktunya memberikan kesempatan kepada putra-putri Papua menjabat posisi Direktur di PT Freeport Indonesia. Begitupun dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perlu memberikan kesempatan kepada masyarakat Papua menunjukan kebolehannya.
Berbagai perusahaan yang beroperasi di Papua seharusnya juga diwajibkan mempekerjakan masyarakat Papua. Setidaknya, 80 persen pekerja dari Papua dan 20 persen dari luar wilayah Papua. "Pembatasan migrasi tenaga kerja dari luar Papua perlu dilakukan agar jangan sampai masyarakat Papua terpinggirkan," papar Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menjelaskan, dalam jangka panjang, pemanfaatan dana otonomi khusus (Otsus) juga perlu disempurnakan dan diperkuat sehingga bisa memberikan manfaat bagi masyarakat Papua. Dana Otsus yang digelontorkan hingga tahun 2019 mencapai Rp 115 triliun, belum memperlihatkan peningkatan kesejahteraan dan kehidupan masyarakat Papua. Ini bisa dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Papua 60,06 di posisi terendah nasional, dan Provinsi Papua Barat 63,74 menempati posisi terendah kedua dibandingkan angka nasional sebesar 71,39.
Alat untuk mencapai tujuan Otsus tersebut, lanjut Wakil Koordinator Bidang Pratama DPP Partai Golkar ini, juga telah diberikan. Yaitu berupa Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi), Peraturan Daerah Khusus (Perdasus); hingga hadirnya Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) dan Majelis Rakyat Papua (MRP).
"Sejak tahun 2009, DPR RI membentuk tim khusus yang melakukan berbagai kegiatan untuk memantau pelaksanaan UU Otsus Papua. Berbagai rekomendasi untuk pembangunan Papua di jangka panjang sedang disiapkan oleh Tim ini, sehingga bisa membantu pemerintah dalam menyelesaikan berbagai permasalahan di Papua," tandas Bamsoet.
Lebih lanjut, Bamsoet menilai, kejadian di Surabaya dan Malang beberapa waktu lalu telah menjadi pelajaran besar bagi Bangsa Indonesia. Ia berharap tidak ada lagi yang melakukan penghinaan maupun tindakan rasial terhadap siapapun.
"Jika kita ingin Indonesia kuat, maka sebagai sesama anak bangsa kita juga harus saling menguatkan. Jangan ada yang merasa lebih unggul antara satu dengan lainnya," kafa dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika