REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu menegaskan Papua dan Papua Barat merupakan bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai kapan pun. Hal itu diungkapkan Ryamizard saat rapat dengan Komisi I DPR, Kamis (5/9).

"Presiden sudah menyampaikan sikap tegas pemerintah untuk menjaga Papua tetap menjadi wilayah yang damai dan aman. Papua adalah bagian integral NKRI yang tidak terpisahkan sampai kapan pun," kata dia dalam rapat dengan Komisi I DPR di Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan, guna menjamin kondisi keamanan yang kondusif di Papua pihaknya telah mendesain pendekatan smart power berbasis semesta yang merupakan kombinasi sinergis antara pembangunan hard power dan soft power. "Kekuatan hard power adalah dengan kekuatan TNI sebagai efek gentar dan kekuatan soft power melalui bela negara dan diplomasi kawasan dan negara-negara besar," ujar Ryamizard

Ryamizard mengaku telah meminta Menteri Luar Negeri untuk mengakselerasi diplomasi dengan negara luar agar tidak ada dukungan negara lain atas Papua merdeka. Ia juga mengatakan, diterjunkannya TNI ke Papua sudah memenuhi persyaratan, di mana di wilayah itu terdapat kelompok pemberontak bersenjata yang ingin memisahkan diri dari NKRI.

Kelompok pemberontak bersenjata ini, kata dia masuk dalam definisi ancaman nyata terhadap pertahanan negara. "Dari definisi ancaman, tercermin ancaman pemberontakan bersenjata sudah masuk ancaman terhadap pertahanan negara dengan pelibatan TNI sebagai komponen pertahanan negara dan akan dihadapi dengan sistem pertahanan semesta," kata dia.

Ia pun mempertanyakan pihak-pihak yang ingin TNI keluar dari wilayah Papua. Ryamizard mengutip pernyataan Presiden kelima RI Megawati bahwa seribu kali pejabat daerah, gubernur, bupati di Papua diganti, maka Papua tetap ada disana, namun sekali saja TNI ditarik maka Papua akan merdeka.

"Ini harus menjadi acuan kita, karena banyak sekali orang menyuruh TNI pulang, ini maksudnya apa," kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika