REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, masih menunggu langkah selanjutnya dari pemerintah pusat dan Badan Urusan Pengungsi PBB (UNHCR), terkait relokasi 400an pengungsi asal Afghanistan, Pakistan, Sudan dan Somalia yang masih tertinggal di bekas gedung Kodim di Kalideres, Jakarta Barat.
Anies menyebut langkah Pemerintah DKI Jakarta hanya sebatas memberikan bantuan kemanusiaan seperti makan, minum dan MCK yang sudah disetop sejak 31 Agustus 2019 lalu, dengan alasan mereka akan direlokasi. Namun hingga saat ini, diakui Anies koordinasi masih berjalan antara pemerintah pusat dan UNHCR soal kelanjutan dimana relokasi selanjutnya para pengungsi tersebut.
"Tadi pagi saya sudah koordinasi dengan pemerintah pusat, yang sedang mencarikan tempat baru. Dari sisi pemerintah DKI, yang bisa dilakukan aspek kemanusiaan tapi kalau solusi soal mereka sendiri itu diluar kewenangan Pemda DKI," kata Anies kepada wartawan di Balaikota, Selasa (3/9).
Menurut dia, justru kalau Pemda DKI terlalu banyak menangani semua persoalan pengungsi ini, yang terjadi malah melampaui kewenangannya. Sebab kewenangan pengungsi dari Afghanistan, Pakistan, Sudan dan Somalia di Jakarta tersebut, merupakan tanggumgjawab UNHCR yang berkoordinasi dengan pemerintah pusat.
Diakui Anies, Pemprov DKI sebelumnya telah memberikan bantuan kemanusiaan yang sudah cukup banyak, mulai dari kebutuhan dasar makan dan minum melalui dapur umum. Penyediaan MCK dan air bersih, serta penyediaan genset untuk pasokan listrik.
"Tapi pengaturannya kita tidak punya kewenangan. Tapi pagi Sekda sudah berkoordinasi dengan pemerintah pusat soal ini, mereka sedang mencari solusi tempat. Nanti kalau sudah (ada tempat baru) kita dukung," imbuh Anies.
Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta, Irmansyah menambahkan Dinas Sosial DKI Jakarta sudah memberikan bantuan yang cukup banyak, hingga akhirnya disetop. Dan pihaknya kini sedang mengantisipasi apabila ada kebijakan dari pimpinan, baik pemerintah pusat atau Gubernur DKI untuk melanjutkan bantuan tersebut.
"Kami antisipasi atas dasar kemanusiaan perlu didukung, terutama di soal perubahan anggaran. Tapi kan kita lihat kemungkinan-kemungkinannya, karena kan kewenangan di pemerintahan pusat, kita memberi support saja dengan dasar rasa kemanusiaan saja," jelas Irmansyah.
Saat ini diakui Irmansyah, di lapangan sudah ada UNHCR yang sudah menangani. Jadi sekarang persoalan pengungsi Pemprov DKI sedang menunggu dari pemerintah pusat. Tapi di lapangan, kata dia, jumlah total para pengungsi dan imigran ini semakin berkurang, dari sebelumnya lebih dari 1.000an orang, kemudian turun menjadi 700an dan kini kabarnya tingga 300an orang.
"UNHCR sudah menawarkan bantuan Rp 1 juta per bulan untuk yang single, dan Rp 1,5 juta per bulan untuk keluarga, diberikan selama enam bulan. Walaupun mereka mintanya diberikan selama 12 bulan. Ternyata satu persatu mereka mulai mau," terangnya.
Intinya, jelas Irmansyah, Pemprov DKI hanya membantu tempat dan bantuan kemanusiaan. Tapi nanti selanjutnya Pemprov DKI akan mengikuti arahan dari pemerintah pusat dan UNHCR. Pemprov DKI hanya supporting bantuan setelah dari pemerintah pusat dan UNHCR membahas langkah selanjitnya mereka setelah di relokasi dari bekas gedung Kodim di Kalideres.
Ikuti Whatsapp Channel Republika