Selasa 03 Sep 2019 04:20 WIB

Saran Keluarga Gus Dur untuk Penyelesaian Konflik di Papua

Pemerintah harus membuat rencana jangka menengah-panjang untuk atasi konflik Papua

Rep: Ronggo Astungkoro/ Red: Nidia Zuraya
Prajurit TNI AD berjaga di depan halaman Bank BNI wilayah Jayapura di Kota Jayapura, Papua, Senin (2/9/2019).
Foto: Antara/Zabur Karuru
Prajurit TNI AD berjaga di depan halaman Bank BNI wilayah Jayapura di Kota Jayapura, Papua, Senin (2/9/2019).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anak mantan presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, Yenny Wahid, memiliki saran untuk menyelesaikan masalah di Papua. Ia menekankan dikedepankannya proses dialog yang tulus dan terbuka di bumi Cenderawasih tersebut.

"Pertama, meredam eskalasi ketegangan dengan memakai pendekatan persuasif," ujar Yenny ketika dihubungi melalui pesan singkat oleh Republika.co.id, Senin (2/9).

Baca Juga

Pendekatan persuasif itu, kata dia, di antaranya dengan memproses secara hukum kasus ujaran rasial yang menjadi pemicu konflik. Para pelaku anarkis yang menghancurkan objek bangunan, toko, dan lainnya juga ia sebut harus diproses secara hukum.

"Kedua, memulihkan situasi keamanan dan melakukan rekonstruksi objek-objek yang hancur, serta menjamin pasokan makanan dan barang-barang vital lainnya," kata dia.

Ia menyebutkan, menyediakan fasilitas dialog yang tulus dan terbuka juga perlu dilakukan. Dialog seperti itu perlu dilakukan baik antarsesama warga Papua, antara warga Papua dan non-Papua, maupun antarsektoral di Papua.

Yenny juga menyarankan untuk membuat rencana aksi jangka menengah dan panjang untuk mengatasi masalah secara komprehensif. Beberapa di antaranya, yaitu mengatasi berbagai macam kesenjangan ekonomi dan sosial, mempercepat pembangunan di daerah-daerah terpencil, dan memberikan pelayanan yang baik kepada warga didaerah terpencil.

"Layanan kesehatan, pendidikan, listrik dan lain-lain untuk mempersempit kesenjangan," jelasnya.

Para tokoh agama perlu dilibatkan dalam proses dialog tersebut. Selain itu, Yenny menuturkan, dalam menangani permasalahan di Papua, pendekatan berbasis kemanusiaan harus berada di atas pendekatan keamanan.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement