REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi PKS DPR RI meminta Pemerintah mengurungkan rencana menaikkan iuran BPJS Kesehatan hingga 100 persen. Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini menilai, kenaikan itu akan membebani rakyat di tengah kondisi ekonomi saat ini.

"Kami menangkap kegelisahan rakyat, mereka sangat keberatan  iuran BPJS dinaikkan. Jadi tolong pemerintah tidak menaikkan iuran BPJS Kesehatan karena hal itu sama sekali bukan solusi yang berpihak kepada rakyat," kata Jazuli dalam pesan tertulisnya, Senin (2/9).

Anggota Komisi I DPR ini menilai, kunci penyelesaian defisit BPJS Kesehatan bukan dengan menaikkan iuran yang dibebankan pada peserta tapi pada perbaikan manajemen BPJS, kepesertaan, termasuk skema pendanaan dari negara.

"Kalau cuma bisa menaikkan iuran dari rakyat lalu apa tugas manajemen dan pemerintah? Sudah pelayanan banyak dikeluhkan dimana-mana, sekarang rakyat diminta membayar biaya tambahan. Sudah jatuh tertimpa tangga namanya," kata Jazuli.

Anggota DPR Dapil Banten ini mengatakan, semestinya pemerintah melihat beban ekonomi rakyat yang berat saat ini. Kenaikan itu harus dilihat kelipatan orang yang harus ditanggung kepala keluarga, jangan hanya dilihat orang per orang.

"Untuk itu kami meminta pemerintah pusat maupun daerah bertanggung jawab mencari solusi pendaanaan lain dan tidak membebankan ke rakyat. Jaminan kesehatan ini isu dan kebutuhan dasar rakyat," ujadnya.

Menurut Jazuli, pemerintah dan pemda bisa mengalokasikan APBN dan APBD bagian kesehatan secara optimal untuk membiayai kesehatan rakyat. Selain itu pemerintah harus malakukan efisiensi pada sektor lain.

"Setop dulu itu rencana bombastis bangun infrastruktur apalagi pindah ibukota negara. Ada banyak kebutuhan mendasar rakyat yang harus diselesaikan termasuk masalah BPJS Kesehatan ini. Pemerintah harus tahu skala prioritas," ujar Jazuli.

Ikuti Whatsapp Channel Republika