REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Gubernur Jabar, Ridwan Kamil, menyatakan wacana pemindahan pusat pemerintahan Jabar masih lama. Dia menegaskan pemindahan yang direncanakan untuk pusat pemerintahan, bukan ibu kota Jabar.
"Dari kemarin saya bilang studi pusat pemerintahan bukan ibu kota. Ibu kotanya belum tentu (dipindahkan). Bisa tetap di Bandung," ujar Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil kepada wartawan, akhir pekan ini.
Menurut Emil, kalau pusat pemerintahannya dipindah maka nantinya kantor-kantor kepala dinas akan berkumpul di suatu tempat yang memadai. Hal itu agar pelayanan publik terpusat sehingga lebih efektif karena kantor yang tersebar bisa mengurangi pelayanan.
"Seperti sekarang kan ada yang di Cimahi, di pinggir kota sehingga tidak efisien. Tapi, menurut saya masih lama," katanya.
Emil mengatakan, wacana pemindahan pusat pemerintahan Jabar tersebut muncul, karena ada pertanyaan soal isi rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang disetujui dewan. Menurutnya, RTRW memuat puluhan rencana besar.
"Studi wilayah pemerintahan barunya pun tidak terbatas hanya tiga. Wacananya sudah lama, tapi disepakati untuk studi berdasar perintah RTRW baru sekarang," katanya.
Terpisah, Sekretaris DPD PDIP Provinsi Jawa Barat Ketut Sustiawan, meminta wacana terkait pemindahan pusat pemerintahan Jabar tersebut berhenti dibahas. Karena, masih banyak hal penting dan urgen yang seharusnya menjadi fokus perhatian Pemprov Jabar.
"Saya harap rencana pemindahan ini sudah berhenti saja, yang penting kan program kesejahteraan masyarakat, yang saat ini menjadi isu paling diutamakan di Jawa Barat," ujar Ketut kepada wartawan di Kota Bandung, Sabtu (31/8) malam.
Menurut Ketut, kepadatan penduduk di Kota Bandung yang sudah kelebihan kapasitas tidak relevan dijadikan salah satu alasan perpindahan pusat pemerintahan. Karena, Pemerintah provinsi sifatnya koordinatif.
"Jika alasannya kantor dinas yang berjauhan tapi kan tetap masih di seputaran Kota Bandung. Lokasinya masih di seputaran Bandung Raya jadi masih mudah diakses," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika