REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati mengatakan, pelambatan internet di Papua harus dihentikan. Itu perlu dilakukan agar masyarakat dapat bertukar informasi tentang apa yang sebenarnya terjadi di sana.
"Pemblokiran internet untuk telepon seluler di Papua harus segera dihentikan agar masyarakat bisa bertukar informasi terkait apa yang sebenarnya terjadi di Papua," ujar Asfinawati melalui keterangan tertulisnya, Sabtu (31/8).
Menurutnya, pemutusan akses internet di Papua dan Papua Barat mempersulit masyarakat untuk memperoleh informasi yang akurat. Mereka sulit untuk mencari tahu mengenai apa yang terjadi di Deiyai dan kejadian lainnya di Papua.
“Peristiwa di Deiyai adalah kejadian yang memakan korban jiwa baik dari masyarakat maupun aparat namun hilang dalam pembahasan konferensi pers yang dilakukan oleh Wiranto setelah bertemu dengan tokoh-tokoh yang berasal dari Papua," katanya.
Terkait dengan apa yang terjadi di Deiyai, Papua, Kordinator Badan Pekerja Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Yati Andriyani mengatakan, publik mengharapkan adanya akuntabilitas. Menurutnya, kepolisian harus mengambil langkah proaktif untuk melakukan investigasi terkait kematian warga sipil dan aparat di Deiyai serta mengumumkan hasilnya ke publik.
"Keluarga korban meninggal berhak mendapatkan keadilan atas kematian anggota keluarganya dan memastikan pelakunya dibawah ke muka hukum. Kami juga meminta kepada Komnas HAM untuk proaktif melakukan investigasi menyeluruh terkait apa yang terjadi di Papua dalam kurun waktu dua minggu terakhir," terangnya.
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan, konferensi pers yang dilakukan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto, merupakan langkah yang baik untuk mendinginkan suasana di Papua dan Papua Barat. Tapi, ia menyayangkan Wiranto gagal menjelaskan kepada publik informasi detail terkait peristiwa yang terjadi di Deiyai.
"Masih simpang siur sampai pada hari ini. Terdapat perbedaan data antara kepolisian dan laporan yang kami terima dari masyarakat sipil di Papua terkait jumlah korban jatuh pada saat peristiwa di Deiyai," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
