REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Wiranto menyebut ada penunggang dan provokator yang mencari keuntungan sepihak dalam kericuhan yang terjadi di Papua dan Papua Barat belakangan ini.
Dalam keterangan pers di Kantor Presiden, Jumat (30/8) malam, Wiranto menyebutkan bahwa pemerintah sudah mengetahui siapa otak di balik aksi massa yang berujung perusakan fasilitas umum di Jayapura, Papua.
Wiranto mengaku, laporan tentang adanya provokator dan penumpang gelap dalam aksi massa di Papua dan Papua Barat didapat dari Kapolri dan Kepala Badan Intelejen Negara (BIN). Meski begitu, Wiranto enggan menyebut apakah aktor di balik kericuhan Papua berasal dari dalam atau luar negeri.
"Memang kerusuhan ini ada yang ngomporin dan provokasi. Ada yang sengaja untuk mendorong terjadi kekacauan. Dari laporan BIN dan Kapolri, kita tahu siapa yang mencoba mendapatkan keuntungan dari kerusuhan ini," jelas Wiranto dalam keterangan persnya didampingi Panglima TNI Hadi Tjahjanto dan Kapolri Tito Karnavian, Jumat (30/8).
Wiranto pun mengingatkan siapapun pihak yang mencoba mengambil keuntungan sepihak dari kejadian kericuhan di Papua dan Papua Barat untuk menghentikan aksinya. Ia menegaskan bahwa pemerintah sudah memiliki catatan intelejen terhadap oknum yang mengacaukan situasi di dua provinsi paling timur di Indonesia tersebut.
"Kami ingatkan siapapun dia, siapapun dia hentikan itu. Kita tahu. Itu hanya buat suasana tidak stabil. Saya tidak sebutkan namun saya inta dihentikan karena sangat merugikan kepentingan nasional," katanya.
Sebelumnya pada Jumat (30/8) petang, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin rapat terbatas mendadak di Istana Merdeka. Dalam rapat terbatas tersebut, Presiden menginstruksikan agar keamanan dan ketertiban di Papua segera dipulihkan secepat-cepatnya. Ia juga meminta agar aparat keamanan memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat di Papua.
"Saya juga perintahkan agar situasi keamanan dan ketertiban di Papua benar-benar dijaga dan segera cepat-cepatnya dipulihkan," kata Jokowi.
Presiden pun memerintahkan agar aparat keamanan menindak tegas para pelanggar hukum. Selain itu, ia juga menegaskan tak akan memberikan toleransi bagi masyarakat yang bertindak anarkis dan rasis.
Ikuti Whatsapp Channel Republika